Indonesia-OKI dorong penyelesaian krisis Rakhine di PBB

New York (ANTARA News) - Indonesia bertemu dengan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Markas Besar PBB di New York pada Selasa guna mendorong penyelesaian krisis kemanusiaan yang terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mewakili Indonesia dalam pertemuan Contact Group OKI yang membahas krisis di Rakhine tersebut.

"Ini menunjukkan kepedulian dan perhatian Indonesia terhadap krisis kemanusiaan yang saat ini terjadi di Rakhine State yang dampaknya harus juga ditanggung oleh Bangladesh. Kita sampaikan di pertemuan tersebut bahwa krisis ini harus segera diselesaikan," kata Retno.

Dalam pertemuan itu hadir para pemimpin anggota OKI dari Turki, Bangladesh, Pakistan, Iran dan Indonesia, serta menteri luar negeri atau duta besar dari negara anggota yang lain. Perwakilan dari UNHCR, PBB, Inggris dan Amerika Serikat juga hadir dalam pertemuan itu.

Indonesia dan negara-negara OKI sepakat mengeluarkan komunike bersama agar Myanmar segera menghentikan kekerasan terhadap warga etnis Rohingya.

Pada Senin, Retno Marsudi bersama perwakilan negara-negara sahabat membahas krisis kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine dalam acara jamuan makan siang bersama di sela-sela rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-72 di New York.

Dalam jamuan makan siang undangan Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson tersebut hadir menteri muda urusan luar negeri Myanmar dan juga Menteri Luar Negeri Bangladesh.

"Dalam pertemuan tersebut, pihak Myanmar memberikan penjelasan mengenai perkembangan situasi yang ada saat ini antara lain disampaikan oleh otoritas Myanmar bahwa dalam beberapa hari terakhir ini situasi sudah lebih tenang, tidak ada kontak senjata da akses terhadap bantuan kemanusiaan sudah mulai jalan," kata Menlu Retno.

Dalam diskusi tersebut, Myanmar menyatakan kesanggupan untuk melibatkan PBB dalam pemberian bantuan kemanusiaan ke Negara Bagian Rakhine.

Para menteri luar negeri negara sahabat juga menekankan pentingya rekomendasi dari laporan Komisi Penasihat yang dipimpin oleh mantan sekjen PBB Kofi Annan.

Indonesia juga mendorong Bangladesh dan Myanmar segera menggelar pertemuan mengenai penanganan masalah pengungsi dan perbatasan.

Krisis kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar menjadi salah satu fokus bahasan pada Sidang Majelis Umum PBB ke-72 tahun ini, yang berlangsung hingga 29 September nanti.

Sementara itu, Aung San Suu Kyi, penasehat negara Myanmar, dikabarkan absen pada sidang umum tahunan PBB tahun ini untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi di negaranya.