Dewan Pertimbangan Presiden: Bantuan ke rohingya bukan pencitraan

Jakarta (ANTARA News) - Respons terhadap tudingan pencitraan pemerintah dilontarkan lagi. Kali ini anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sidharto Danusubroto, mengatakan, bantuan kepada pengungsi Rohingya bukan pencitraan, melainkan bentuk diplomasi Indonesia.

"Negara mana yang diterima oleh Myanmar? Indonesia khan? Karena sejarah yang panjang khan. Itu dari zaman Soekarno dengan U Nu. Sekarang Indonesia diterima oleh mereka khan. Kalau kita galak, kemudian ditutup, bagaimana?" kata Danusubroto, di Kantor Dewan Pertimbangan Presiden, di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengungsi Rohingya membutuhkan bantuan kemanusiaan Indonesia yang mengirimkannya melalui Bangladesh.

Dengan pemerintah Myanmar, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dapat diterima secara baik dan mengajukan formula 4+1 dalam menyelesaikan konflik di Rakhine State.

"Mereka butuh makanan, minuman, obat-obatan dari kita. Kalau demonstrasi saja, bisa apa? Kalau urunan uang, saya hargai. Yang diterima Myanmar itu hanya Indonesia dan diakui oleh banyak negara," ucap Danusubroto.

Sementara itu, terkait isu pencitraan atas bantuan itu, dia menjelaskan Presiden Joko Widodo bekerja keras membangun Indonesia sesuai undang-undang.

"Beliau itu orang yang kerja, kerja. Orangnya sederhana, tidak neko neko, tapi dicap-cap. Tolong dikesampingkan cap-cap itu. Tolong biarkan beliau bekerja dulu," kata dia.