Indonesia galang dukungan pencalonan anggota DK PBB

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia akan memanfaatkan momentum Sidang Majelis Umum PBB ke-72 di New York untuk menggalang dukungan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.

"Isu yang juga menjadi fokus bagi Indonesia tahun ini adalah rencana pecalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir dalam acara press briefing di Jakarta, Kamis.

Seperti diketahui, sidang tahunan PBB tahun ini akan dihadiri para pemimpin, kepala negara, maupu menteri dan delegasi lainnya dari 193 negara anggota PBB.

Dalam jangka waktu kurang lebih dua pekan pelaksanaannya, akan ada ratusan pertemuan yang digelar dalam Sidang Majelis Umum PBB kali ini.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi sendiri dijadwalkan akan menghadiri sekitar 70 pertemuan bilateral di New York.

"Sehingga dalam hal ini, Sidang Umum PBB akan menjadi tempat yang paling tepat untuk Indonesia untuk melakukan kampanyenya dalam upaya menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB," kata Arrmanatha.

Indonesia bersaing dengan Maladewa untuk memperebutkan kursi perwakilan di DK PBB dari kawasan Asia Pasifik.

DK PBB beranggotakan 15 negara. Lima di antaranya adalah anggota tetap, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Cina dan Prancis. Sementara 10 anggota tidak tetap dipilih untuk setiap periode 2 tahun.

Sementara pemilihan anggota tidak tetap DK PBB akan berlangsung pada Juni 2018. Indonesia harus mendapatkan dukungan dari 129 negara sebagai ambang batas agar terpilih.

Sebelumnya, Indonesia sudah pernah tiga kali menjabat sebagai anggota tidak tetap DK PBB, yaitu pada tahun 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Indonesia meluncurkan kampanye pencalonannya sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 2019-2020 pada Sidang Majelis Umum PBB tahun lalu.

Tahun ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla akan memimpin delegasi Indonesia pada pertemuan tingkat tinggi di Sidang Majelis Umum PBB ke-72 yang akan digelar dari 18-25 September.

Wapres RI menurut rencana akan didampingi oleh sejumlah menteri antara lain oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Beberapa isu yang menjadi perhatian Indonesia pada Sidang Majelis Umum PBB tahun ini antara lain soal perdamaian dan keamanan internasional, pembangunan berkelanjutan, kemajuan HAM dan reformasi PBB.