"Saya tetap optimis Ridwan Kamil yang resmi diusung PKB akan mendapat dukungan dari salah satu partai atau bahkan poros PPP, Demokrat dan PAN," kata Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Jabar Syaiful Huda dalam rilis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Menurut Huda, pihaknya mengapresiasi terbentuknya poros baru Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Namun, ia menyatakan tidak terlalu mengambil pusing terkait hal itu karena ketiga parpol tersebut belum memiliki calon yang akan diusung dalam Pilgub Jabar 2018.
"Poros baru itu kami apresiasi betul. Tapi kami tetap optimistik karena poros tersebut belum permanen. Jadi masih terbuka dukungan itu, baik dengan PPP, Demokrat atau PAN," ujarnya.
Mengenai siapa wakil yang akan mendampingi Ridwan Kamil, dia menyerahkan sepenuhnya kepada seluruh partai yang nantinya bakal berkoalisi mendukung sosok yang kerap dipanggil Kang Emil itu.
Sebelumnya, sebanyak enam partai politik, yakni Demokrat, Gerindra, PPP, PKB, PAN dan Hanura melakukan komunikasi politik untuk persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat (Jabar) termasuk Pilkada serentak di 16 kota/kabupaten di Jabar.
"Malam ini kami berkumpul untuk menyamakan persepsi kesepahaman untuk Jawa Barat yang lebih baik," kata Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ade Munawaroh Yasin usai pertemuan tertutup dengan unsur pimpinan enam partai tersebut di Hotel Horison, Kota Bandung, Senin (21/8) malam.
Ia menjelaskan pertemuan pimpinan dari enam partai politik tingkat Provinsi Jabar itu untuk menyikapi berbagai kondisi menjelang Pilkada serentak 2018 di Jabar. Terkait pertemuan tersebut untuk membentuk koalisi pada Pilkada Jabar, kata Ade, belum pasti, karena masih sebatas perbincangan dan belum dilakukan kesepakatan bersama.
Sebagaimana diwartakan, Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat menjabarkan beberapa potensi kerawanan yang terjadi saat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 di wilayah setempat.
"Dengan mengetahui potensi kerawanan yang ada, diharapkan penyelenggara di tingkat kabupaten/kota bisa menyiapkan langkah antisipasi agar tak menjadi problem," kata Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat di Bekasi, Selasa (22/8).
Dia mamaparkan, salah satu potensi kerawanan tersebut adalah menyangkut daftar pemilih, mengingat masih banyak warga yang memiliki hak pilih belum merekam data KTP elektronik.
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2017
