PNS Inggris ancam lakukan mogok kerja

London (ANTARA News) - Pemimpin serikat pekerja terbesar di Inggris mengatakan bahwa para anggotanya yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil akan melakukan mogok kerja untuk menentang pemberlakukan pembatasan gaji oleh pemerintah.

Len McCluskey, sekretaris jenderal serikat bernama Unite yang punya lebih dari 1,4 juta anggota, juga mengatakan kepada radio BBC bahwa pihaknya siap melanggar aturan-aturan baru yang ketat terkait mogok kerja.

"Terkait dengan rancangan aksi terkoordinasi dari para pegawai negeri sipil, tentu saja aksi tersebut sangat mungkin dilakukan dan masuk dalam pertimbangan," kata McCluskey, salah satu pemimpin serikat kerja paling militan di Inggris pada Selasa.

Pemerintah Inggris mulai memberlakukan pembatasan kenaikan gaji bagi pekerja di sektor publik sebesar maksimal satu persen per tahun sejak 2013 sebagai bagian dari pengetatan belanja negara.

Namun demikian, Perdana Menteri Theresa May terus menghadapi tekanan dari lawan politiknya, dan juga beberapa tokoh senior dari partai sendiri untuk menghapus aturan pembatasan gaji tersebut--terutama setelah pemilihan umum Juni lalu di mana Partai Konservatif kehilangan kursi mayoritas di parlemen.

Baru-baru ini muncul spekulasi di media lokal bahwa pemerintah akan menaikkan gaji kepolisian dan petugas penjara sampai di atas satu persen pada pekan ini berdasarkan rekomendasi dari sejumlah badan pemeriksa independen.

Tetapi pada saat yang sama, para pegawai negeri sipil di departemen lain harus menunggu lebih lama agar pendapatan mereka naik. Situasi itulah yang membuat sejumlah serikat pekerja, yang menggelar pertemuan tahunan pada pekan ini, mengancam akan menggelar mogok kerja sebagai "pilihan terakhir."

"Saya sudah menjelaskan bahwa orang-orang sangat marah dan jika kami tidak mendapatkan kenaikan gaji, maka Kongres Serikat Dagang (TUC) sangat siap membantu mengkoordinasikan dan membantu mereka," kata Frances OGrady, sekretaris jenderal TUC, sebuah organisasi yang memayungi serikat-serikat pekerja di Inggris.

Pada tahun 2011 lalu, ratusan ribu pegawai negeri sipil melakukan mogok kerja terbesar di Inggris untuk menentang perubahan aturan dana pensiun.

Lalu pada tahun lalu, Inggris mengesahkan aturan ketat yang mensyaratkan partisipasi lebih dari 50 persen untuk legalitas sebuah demonstrasi buruh. Aturan itu lebih ketat lagi untuk pekerja sektor layanan publik penting seperti kesehatan, transportasi, keamanan perbatasan, dan pemadam kebakaran.

McCluskey sendiri mengatakan bahwa pihaknya siap melakukan aksi jika mereka gagal memenuhi persyaratan legal baru tersebut.

"Jika mereka tidak berhasil mencapai batas minimal yang diberlakukan oleh pemerintah (sedikitnya 50 persen anggota serikat harus turut dalam aksi mogok), maka kami akan membela anggota kami," kata dia kepada BBC.