Bandarlampung (ANTARA News)- Partai Demokrat (PD) menegaskan, upaya beberapa anggota DPR yang mengusung hak interpelasi soal dukungan pemerintah bagi tambahan sanksi bagi Iran oleh Dewan Keamanan PBB akan sia-sia untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Elit interpelator telah kebablasan, mungkin kurang memahami sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan," kata Wakil Ketua Departemen Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Mohamad Sukrie, saat dihubungi di Jakarta, Selasa. Menurut Mohammad Sukrie, dalam UU Susduk memang disebutkan akan hak Dewan untuk meminta keterangan dari pemerintah, dan keterangan itu bisa disampaikan melalui wakil yang ditunjuk oleh pemerintah. Disebutkannya, seharusnya DPR melakukan optimalisasi peran unruk bermitra dengan pihak pemerintah untuk membela hak- hak rakyat, seperti mengatasi pengangguran, menegakkan hukum dan keamanan, serta memberikan pendidikan dan kesehatan berbiaya murah. "Mungkin inilah buah Pemilu yang menghasilkan dewan perwakilan nomor urut, tapi tertulis DPR, sehingga perilaku politiknya seperti itu," katanya menambahkan. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
