Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah menteri yang mewakili Presiden menjawab hak interpelasi DPR atas dukungan Indonesia terhadap Resolusi 1747 DK PBB soal tambahan sanksi bagi Iran dalam kasus nuklir, di Gedung MPR/DPR Jakarta, Selasa siang sekira pukul 14.00 WIB menghadap ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tujuh menteri yang sebelumnya mengikuti Rapat Paripurna di DPR adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Widodo AS, Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Hatta Radjasa, dan Menko Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Aburizal Bakrie. Selain itu, Menteri SOsial (Mensos) Bachtiar Chamsyah, Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) Andi Mattalatta, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar, juga datang ke Kantor Presiden. Kedatangan para menteri dan Kepala BIN tersebut di luar agenda acara Presiden hari Selasa. Kedatangan para menteri itu dikabarkan membicarakan hasil interpelasi di DPR yang diputuskan pimpinan rapat, yaitu Ketua DPR-RI Agung Laksono, ditunda hingga pekan depan. Rapat paripurna yang berlangsung sejak pagi sekitar pukul 08.00 WIB itu diwarnai hujan interupsi, dari sejumlah anggota DPR, bahkan pada beberapa saat rapat diskors. Perdebatan terfokus atas ketidakhadiran Presiden Yudhoyono dalam menjawab langsung hak interpelasi DPR itu. Presiden sendiri pada saat yang bersamaan di Istana Merdeka, menerima kunjungan kenegaraan Presiden Timor Leste, Ramos Horta. Dijadwalkan, Presiden Yudhoyono sendiri akan memberikan keterangan langsung kepada media massa soal hasil interpelasi tersebut di Kantor Presiden sekitar pukul 16.00 WIB. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
