Zulkifli: rakyat harus cermat pilih pemimpin amanah

Cirebon (ANTARA News) - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengingatkan rakyat harus cermat, kritis, dan rasional, dalam memilih calon pemimpin pada kontestasi demokrasi baik pemilu maupun pilkada agar menghasilkan pemimpin yang amanah.

"Masyarakat harus mencermati calon pemimpin yang akan dipilih, apakah memiliki rekam jejak baik, integritas tinggi, prestasi baik, dan amanah," kata Zulkifli Hasan saat memberikan materi Sosialisasi Empat Pilar di hadapan sekitar 500 mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Cirebon, Jabar, Senin.

Menurut Zulkifli Hasan, sesuai amanah konstitusi warga negara Indonesia memiliki kedaulatan untuk menentukan sikapnya sendiri.

Dia mencontohkan, kedaulatan tersebut dapat digunakan untuk memilih calon pemimpin dalam pemilu dan pilkada,

"Kalau rakyat menggunakan kedaulatannya dengan baik, maka idealnya pemilu menghasilkan anggota dewan yang amanah, serta pilkada menghasilkan kepala daerah yang amanah. Tapi, kenapa banyak pemimpin terpilih tidak amanah?" katanya.

Menurut dia, karena dalam proses pilkada dan pemilu, pilihannya ditentukan oleh uang.

Zulkifli juga berpandangan, saat ini telah terjadi pergeseran nilai, dan dan orang kaya dipandang terhormat dan memiliki status sosial tinggi, tanpa melihat dari mana memperoleh uangnya.

"Masyarakat jangan sampai terbujuk untuk menukar kedaulatan, dengan sekadar uang atau sembako, dengan pilihan yang salah," katanya.

Kalau rakyat memilih pemimpin ditentukan oleh uang atau sembako, kata dia, maka setelah terpilih pemimpin tersebut akan melupakan rakyat pemilihnya.

Calon terpilih tersebut, katanya, merasa sudah membayar rakyat, giliran mengabdi kepada sponsor yang memberikannya uang.

"Imbalannya, kepala daerah terpilih memberikan sumber daya alam untuk diprivatisasi, melalui selember kertas," katanya.

Padahal, dia menegaskan, dalam UUD 1945 pasal 33 mengamanahkan, kekayaan alam adalah miliki negara dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat.

Praktik seperti itu, menurut dia, tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

(T.R024/R010)