Amerika Serikat (AS) ingin Dewan Keamanan PBB menerapkan embargo minyak terhadap Korea Utara, menghentikan ekspor utama tekstil negara itu dan menjadikan pemimpinnya Kim Jong-un sebagai subjek pengekangan finansial dan pelarangan perjalanan menurut draf resolusi yang dilihat kantor berita Reuters.
Juru bicara Menteri Luar Negeri Korea Utara mengatakan AS "menjadi panik" untuk memanipulasi Dewan Keamanan berkenaan dengan uji nuklir Pyongyang yang menurut negara itu merupakan bagian dari "tindakan pertahanan diri sah."
"Kalau AS akhirnya mendorong 'resolusi' ilegal dan melanggar hukum mengenai sanksi yang lebih kuat, DPRK harus benar-benar memastikan bahwa AS membayar harga yang pantas," kata juru bicara dalam satu pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita pemerintah Korea Utara, KCNA.
DPRK merupakan kependekan dari nama resmi Korea Utara, Democratic People’s Republic of Korea.
"Dunia akan menyaksikan bagaimana DPRK menjinakkan gangster AS dengan melakukan serangkaian tindakan yang lebih keras dari yang pernah mereka bayangkan," kata sang juru bicara, yang namanya tidak disebutkan.
"DPRK telah mengembangkan dan menyempurnakan senjata thermo-nuklir super kuat sebagai alat untuk menghalangi langkah-langkah permusuhan yang terus meningkat dan ancaman nuklir AS dan meredakan bahaya perang nuklir yang membayangi semenanjung Korea dan kawasan."
Tidak ada verifikasi mandiri mengenai klaim bahwa Korea Utara telah menguji bom hidrogen, namun beberapa ahli mengatakan bahwa ada bukti cukup kuat yang menunjukkan Pyongyang telah mengembangkan bom hidrogen atau mendekati pengembangan bom jenis itu menurut warta kantor berita Reuters.
KCNA mewartakan pada Minggu bahwa Kim menyelenggarakan perjamuan untuk mengapresiasi para ilmuwan dan petinggi militer serta para pejabat partai yang berkontribusi pada uji bom nuklir itu.
Penerjemah: Maryati
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2017
