Jakarta (ANTARA News) - Panglima TNI, Marsekal TNI Djoko Suyanto, mengatakan Markas Besar (Mabes) TNI akan membentuk tim supervisi untuk mengawasi proses investigasi yang dilakukan Polisi Militer Angkatan Laut (POM AL) dan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri terhadap tewasnya empat warga Pasuruan oleh prajurit Marinir TNI-AL. "Jadi Mabes TNI akan menurunkan timnya ke sana, istilahnya supervisi sehingga nanti benar-benar adil dan obyektif," kata Panglima, di sela-sela kunjungan kenegaraan Presiden Timor Leste, Ramos Horta, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa. Panglima menjelaskan tim supervisi Mabes TNI akan mendukung kerja dari penyidikan yang dilakukan POM AL dan Puslabfor Polri untuk mencegah adanya kecurigaan yang berlebihan. Panglima juga mendukung jika ada elemen masyarakat yang akan ikut membantu proses penyelidikan kasus penembakan warga Alas Tlogo, Pasuruan, Jawa Timur, oleh pasukan Marinir TNI AL pekan lalu. Mengenai kepemilikan tanah TNI AL di lokasi tersebut, Panglima mengatakan bahwa sudah sejak lama TNI AL mengakomodasi keinginan warga setempat untuk menggunakan lahan tersebut. Bahkan, lanjutnya, pembagian lahan sekitar 500 hektare di daerah yang bukan menjadi tempat latihan TNI AL, sebelumnya sudah disepakati oleh warga. "Namun dengan kejadian kemarin, kesepakatan itu menjadi mundur. Jadi biarlah reda dulu untuk melakukan perundingan selanjutnya," katanya. Panglima juga mengatakan polemik kepemilikan tanah di Desa Grati, Pasuruan, sebaiknya diserahkan pada proses hukum yang berlaku. Namun menurut dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, kepemilikan tanah oleh TNI sudah tidak berlaku lagi, sementara kontrak-kontrak pemilikan tanah yang ada merupakan kontrak lama antara tahun 1978-1981 yang masa berlakunya masih berjalan. "Jadi jangan dilihat dari kacamata sekarang, karena sekarang sudah tidak ada lagi. Kasus ini memang pelajaran dan nanti akan kita evaluasi lagi," katanya. (*)
Copyright © ANTARA 2007
