Dunia rangkul Myanmar stop kekerasan terhadap Rohingya

Situasi panas kembali terjadi di daerah barat daya Myanmar, Rakhine State, setelah serangan gerilyawan kepada pos polisi dan militer di kawasan ini.

Insiden yang memicu kembalinya ketegangan itu bermula Kamis 24 Agustus lalu ketika serangan gerilyawan itu menyebabkan lima polisi dan tujuh etnis Rohingya tewas.

Menurut Reuters di Yangon, Jumat (25/8), militan menyerang 24 pos polisi dan mencoba menyusup ke pangkalan militer. Manuver ini membuat militer melancarkan serangan balasan tanpa pandang bulu kepada etnis Rohingya di Rakhine.

87 ribu warga Rohingya melarikan diri ke perbatasan Myanmar-Bangladesh setelah militer Myanmar tidak hanya mengejar pengungsi namun juga diduga memperkosa dan membakar tempat tinggal Rohingya Kamis malam 24 Agustus itu.

Pemimpin Myanmar yang juga peraih Nobel Perdamaian pada 1991, Aung San Suu Kyi, mengutuk serangan oleh militan itu dan memuji pasukan bersenjata atas "pembunuhan" itu.

Hal itu memicu tentangan dari berbagai pihak di seluruh dunia, bahkan PBB menuduh pasukan militer dan polisi Myanmar telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pemerintah Indonesia sendiri telah berkali-kali mengajak Myanmar untuk mengakhiri persengketaan dan konflik di Rakhine melalui jalan damai dan dialog.

Presiden Joko Widodo bahkan telah meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memberikan pendampingan kepada pemerintah Myanmar dan membangun komunikasi dengan masyarakat internasional dalam membantu mengatasi krisis kemanusiaan itu.

Indonesia mengajak Myanmar untuk tidak menggunakan kekerasan dan juga memberikan perlindungan kepada seluruh warga sipil, termasuk umat muslim di Rakhine, secara merata.

"Untuk penanganan kemanusiaan akibat konflik tersebut, pemerintah sudah mengirim bantuan makanan dan obat-obatan ini di bulan Januari dan Februari sebanyak 10 kontainer. Indonesia juga telah membangun sekolah di Rakhine State dan juga segera membangun rumah sakit yang akan dimulai bulan Oktober yang akan datang di Rakhine state," kata Jokowi 30 Agustus silam.

Indonesia juga "terbang" ke Bangladesh untuk berkoordinasi mempersiapkan bantuan kemanusiaan yang diperlukan para pengungsi di Coxs Bazar.

Formula 4+1

Menanggapi arahan Presiden, Retno menemui tiga pejabat terkait pengentasan masalah kemanusiaan di Myanmar yaitu Penasehat Keamanan Nasional Myanmar U Tang Tun, Menteri Luar Negeri Bangladesh Abu Hassan Mahmud Ali dan Ketua Komisi Dewan Penasehat untuk Rakhine State Kofi Annan.

Dari kunjungan ke Myanmar menemui Aung San Su Kyi pada Selasa (5/9), Retno menawarkan formula 4+1 sebagai solusi untuk mengatasi masalah keamanan dan kemanusiaan di Rakhine.

Empat elemen dalam formula itu terdiri atas upaya mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, memberikan perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine tanpa memandang suku dan agama, dan segera membuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

Satu elemen lain adalah menjalankan rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine pimpinan Kofi Annan.

Diplomasi konstruktif Indonesia kepada pemerintah Myanmar sejauh ini menghasilkan kesepakatan Indonesia dan ASEAN dapat menyalurkan bantuan kemanusiaan di Rakhine.

Penyaluran bantuan dipimpin oleh pemerintah Myanmar serta melibatkan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan beberapa negara ASEAN, termasuk Indonesia.

Semua mendesak

Permintaan penghentian kekerasan terus mengalir setiap hari di Indonesia. Beberapa LSM dan organisasi massa meminta pemerintah Myanmar segera menghentikan penyisiran etnis Rohingya di Rakhine dan memberikan bantuan kemanusiaan tanpa pandang bulu.

Wakil Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Priyo Budi Santoso mengecam pembantaian kemanusiaan terhadap etnis Rohingnya yang dilakukan aparat keamanan Myanmar yang seharusnya dapat diselesaikan dengan dialog.

ICMI meminta pemerintah Myanmar tidak represif dan mematikan yang membuat warga sipil Rohingya terancam keselamatan dan hak hidupnya.

Organisasi itu juga meminta masyarakat internasional membantu dan mendesak penghentian pembantaian warga sipil di Rakhine.

"ICMI mendesak negara-negara yang tergabung dalam ASEAN dan OKI turut aktif mencari solusi yang adil, menyeluruh dan terpadu terhadap permasalahan etnis Rohingya," ujar Priyo.

Muhammadiyah juga menyampaikan keprihatinannya atas insiden penembakan membabi buta dan hilangnya hak hidup etnis Rohingya di Myanmar.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak memintan masyarakat Indonesia tidak keluar batas dalam menunjukkan solidaritasnya untuk Rohingya.

"Kalau sampai ada demonstrasi di Candi Borobudur, itu bukan justru memperbaiki atau membantu etnis Rohingya di Rakhine, tapi justru mempersulit etnis Rohingya," ujar Dahnil.

Dia mengingatkan, ukhuwah Islamiyah diterapkan melalui kegiatan yang bermanfaat dan membangun seluruh masyarakat. Ketua PBNU Said Aqil Siraj mengatakan hal yang sama agar masyarakat tidak ceroboh dalam menyalurkan bantuan bahkan pembelaan bagi Rohingya.

"Kita ini bangsa yang toleran, umat Islam yang toleran. Kita Islam Nusantara," ujar Said.

Said menilai konflik di Rakhine berawal dari persengketaan politik dan terdapat rentang kesejahteraan sosial yang besar.

Dia mengutuk oknum militer atau polisi di Myanmar yang melakukan tindakan biadab, bahkan membantai wanita, anak kecil dan warga sipil yang tidak berdosa.

Nahdlatul Ulama akan bersama rakyat Indonesia mendoakan dan memberikan bantuan bagi keselamatan dan kesejahteraan warga Rohingya.

Tidak hanya organisasi muslim, umat Budha di Indonesia juga geram atas konflik kemanusiaan di Myanmar itu.

Majelis Tri Dharma Cianjur bahkan sampai menjelaskan peristiwa di Rakhine tidak berkaitan dengan umat Budha Indonesia karena dalam ajaran mereka tidak ada pengasingan, apalagi pembunuhun.

"Kami sangat mengutuk dan mengecam tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan. Terlebih ada biksu melakukan tindakan kekerasan seperti membunuh, maka gelar biksunya sudah hilang," kata Penasehat Majelis Tri Dharma Cianjur, Suwita Gunawan.

Kutukan kepada oknum militer Myanmar yang membantai etnis Rohingya juga dilayangkan oleh Majelis Agama Budha Sulawesi Tengah.

Penganut Budha yang bergabung dalam Walubi Sulteng mendukung langkah-langkah yang ditempuh Forum Umat Islam Sulteng guna menuntut keadilan bagi warga muslim Rohingya.

"Kami setia kepada NKRI dan terhadap anti-kekerasan, dan perbuatan terkutuk lainnya sebagaimana yang dilakukan rezim Myanmar terhadap etnis Rohingya," tegasnya.

Dari Jambi, umat Budha juga mengecam tindakan pemerintah Myanmar yang melanggar kemanusiaan. Mereka menyerahkan donasi bagi umat muslim Rohingya sebesar Rp100 juta kepada Gubernur Zumi Zola usai doa dan zikir bersama untuk muslim Rohingya di Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi 8 September kemarin.

Hingga Jumat (8/9), 270 ribu pengungsi dari Rakhine tercatat oleh UNHCR mencari keselamatan ke Bangladesh dalam dua pekan terakhir.

Oleh karena itu, patut diperhitungkan oleh pemerintah dan oknum aparat keamanan Myanmar bahwa "pembersihan" etnis Rohingya di Rakhine ditentang oleh seluruh dunia karena melanggar hak hidup suatu bangsa.