Kemenpan-RB gandeng IAPA optimalkan SAKIP Pemda

Surabaya (ANTARA News) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menjalin kerja sama dengan Indonesia Association of Public Administration (IAPA) untuk mengoptimalkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ada di Indonesia.

Kerja sama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menpan-RB Asman Abnur dengan Ketua DPP IAPA Eko Prasojo di kampus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jumat malam.

Penandatanganan itu dihadiri oleh Rektor Unair Prof M Nasih, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol M Iqbal serta guru besar dan akademisi yang tergabung dalam IAPA.

Asman, usai penandatanganan MoU, mengaku bangga dengan adanya kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi yang tidak sekedar konsep di dalam jurnal atau buku-buku perkuliahan semata. Namun telah terealisasi secara nyata, bahkan pada urat nadi perbaikan tata kelola pemerintahan di tanah air.

"Hal ini menyatukan dua entitas besar, yaitu Pemerintah, dalam hal ini Kemenpan-RB sebagai leading sector sekaligus prime mover reformasi birokrasi," ujar Asman.

Dia mengatakan, pihaknya saat ini fokus untuk mempercepat reformasi birokrasi, salah satunya dengan mendorong perbaikan manajemen kinerja instansi pemerintah melalui penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Melalui SAKIP, menteri mendesak instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan manfaat atau hasil atas setiap rupiah anggaran yang mereka gunakan.

Instansi pemerintah, lanjut Asman, tidak lagi boleh hanya memikirkan besaran realisasi fisik dan serapan anggaran, tetapi sudah memikirkan apakah keberadaannya sudah memberikan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

"Sekarang kami konsentrasi bagaimana produktivitas hasil kerja birokrasi terukur. Saya tidak mau lagi ada kata-kata serapan anggaran sudah 90 persen, tidak mau lagi kata-kata itu. Yang harus diukur itu hasil uang itu apa sih," tutur alumnus Unair itu.

Bukan hanya itu, melalui SAKIP, pihaknya mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan efisiensinya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan, bahwa birokrasi tidak boleh boros.

"Birokrasi harus mampu memanfaatkan anggaran dan sumber daya yang ada secara bijak, sehingga dengan anggaran dan sumber daya yang terbatas, target-target pembangunan dapat tercapai secara memuaskan," ujarnya.

Ketua DPP IAPA Eko Prasojo menjelaskan IAPA digandeng Kemenpan-RB untuk bersama-sama membenahi sistem yang ada di birokrasi saat ini. Mulai dari pelayanan publik, berkaitan dengan target-target pemerintah daerah (pemda) disusun dalam satu rencana kinerja dan juga menyusun road map reformasi birokrasi serta membantu dalam penataan sumber daya manusia aparatur daerah.

"Jenis-jenis kegiatannya tentu saja meliputi pendampingan atau asistensi teknis akademisi yang sudah dilatih untuk membantu hal-hal itu dengan membuat pelatihan dan sebagainya. Selain itu juga dalam hal membuat riset," kata Eko.