Menkeu: defisit anggaran Agustus capai 1,65 persen dari PDB

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit anggaran pada periode akhir Agustus 2017 telah mencapai 1,65 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp224,3 triliun.

"Posisi defisit akhir Agustus 1,65 persen dari PDB, dibandingkan tahun lalu 2,09 persen dari PDB," kata Sri Mulyani saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani menjelaskan defisit anggaran tersebut berasal dari penerimaan perpajakan yang hingga 31 Agustus 2017 telah mencapai Rp780,03 triliun atau 53 persen dari target dalam APBNP.

Dari penerimaan perpajakan itu, realisasi penerimaan pajak dalam negeri tercatat mencapai Rp755,81 triliun atau 52,6 persen dari target dalam APBNP.

Pada akhir Agustus 2016, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp711,4 triliun atau 46 persen dari target dengan penerimaan pajak dalam negeri Rp689,1 triliun atau 45,8 persen, meski terdapat amnesti pajak.

Sri Mulyani optimistis realisasi penerimaan perpajakan akan meningkat hingga akhir tahun mengikuti pola penyerapan belanja pemerintah yang tinggi pada triwulan tiga dan empat.

"Kita cukup optimistis, karena pola penerimaan pajak empat bulan terakhir biasanya pick up seperti belanja. Namun, setiap bulan kita terus evaluasi profil penerimaan dan penyisiran terhadap esktra effort," katanya.

Sedangkan, penyerapan belanja pemerintah pada periode akhir Agustus 2017 tercatat telah mencapai Rp695,6 triliun atau 50,9 persen dari pagu APBNP.

"Pada periode sama tahun lalu, belanja pemerintah pusat mencapai Rp644,71 triliun atau 49,3 persen dari pagu," ujar Sri Mulyani.

Realisasi transfer ke daerah dan dana desa pada periode ini juga telah mencapai Rp502,6 triliun atau 65,6 persen dari pagu, dibandingkan posisi tahun lalu sebesar Rp490,2 triliun atau 63,2 persen.

Menanggapi pencapaian sementara dari APBN ini, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan terus berupaya menjaga kinerja APBN agar terus memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kita mencoba memperbaiki performa dan meningkatkan kredibilitas APBN, semoga kita bisa mencapai ini secara bertahap," jelas Sri Mulyani.