Jakarta (ANTARA News) - Ribuan orang memadati Jalan H Agus Salim di depan kantor Kedutaan Besar Myanmar, Jakarta, Rabu untuk melakukan demo damai guna membela warga Rohingya yang mengalami tindakan kekerasan.
Sejumlah ormas seperti Front Pembela Islam (FPI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pemuda Bulan Bintang, dan Gerakan Pekerja Muslim Indonesia (GPMI) sejak pukul 11.15 WIB sudah membentangkan spanduk bertuliskan "Aksi Solidaritas Kemanusiaan Rohingya."
"Kami mengutuk para teroris yang melakukan pembantaian besar-besaran terhadap etnis Rohingya!" kata Mira Sumira dari Gerakan Pekerja Muslim Indonesia saat berorasi di atas mobil komando.
Sebelumnya pemerintah Myanmar diduga melakukan aksi pembunuhan terhadap 1.000 warga Rohingya terutama warga sipil. Tentara Myanmar juga dikabarkan membakar banyak desa dan melakukan kekerasan terhadap anak-anak.
Melihat kondisi umat muslim Rohingya diperlakukan tidak adil, ribuan orang Indonesia yang melakukan aksi di depan Kedutaan Besar Myanmar tersebut menuntut pemerintah Indonesia untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Myanmar.
Tidak hanya itu, massa aksi juga menyampaikan beberapa tuntutan kepada Kedutaan Besar Myanmar antara lain, Pemerintah Myanmar berhenti melakukan diskriminasi dan aksi pembantaian terhadap etnis Rohingya, mengakui etnis Rohingya sebagai bagian dari warga negara Myanmar, dan Pemerintah Myanmar wajib memastikan kesejahteraan warga Rohingya.
Kaum buruh yang berdemo juga menyampaikan aspirasi mereka kepada Presiden Joko Widodo untuk turun tangan langsung dalam kasus pembantaian warga Rohingya.
"Presiden Joko Widodo harus bertindak tegas karena banyak dari negara-negara Islam di dunia seperti Pakistan mendukung Indonesia untuk menyelamatkan warga Rohingya," kata Mira.
Saat ini Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi atas perintah Presiden Joko Widodo sudah berada di Myanmar untuk membahas krisis keamanan dan kemanusiaan yang terjadi pada warga Rohingya.
Retno Marsudi, juga telah menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri, Bangladesh Abdul Hasan Mahmood Ali di Dhaka, Selasa (5/9). Beberapa hal yang dibahas Retno dan Abdul berkaitan dengan krisis kemanusiaan yang sedang dihadapi Rohingya.
Sementara itu, dari pihak Kapolda Metro Jaya mengatakan ada sekitar 5.000 hingga 6.000 personel gabungan Polisi dan TNI Angkatan Darat digerakkan untuk mengamankan berlangsungnya demo. Pengamanan dilakukan sejak pukul 07.00 WIB. Kawat berduri dipasang di depan Kedutaan Besar Myanmar dan sebagian ruas jalan.
"Saya menginformasikan kepada masyarakat yang melewati atau yang menuju ke Kedutaan Besar Myanmar untuk mengambil jalan lain karena seluruh jalan ditutup dan dialihkan," kata Kabid Humas Kapolda Metro Jaya, Agro Yuwono.
Sekalipun unjuk rasa berlangsung aman, enam orang berusaha untuk memprovokasi para pendemo lannya. Mereka berusaha membuat kericuhan dengan merusak kawat berduri, namun dari anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berusaha menenangkan rekan-rekan mereka itu.
Sejumlah ormas seperti Front Pembela Islam (FPI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pemuda Bulan Bintang, dan Gerakan Pekerja Muslim Indonesia (GPMI) sejak pukul 11.15 WIB sudah membentangkan spanduk bertuliskan "Aksi Solidaritas Kemanusiaan Rohingya."
"Kami mengutuk para teroris yang melakukan pembantaian besar-besaran terhadap etnis Rohingya!" kata Mira Sumira dari Gerakan Pekerja Muslim Indonesia saat berorasi di atas mobil komando.
Sebelumnya pemerintah Myanmar diduga melakukan aksi pembunuhan terhadap 1.000 warga Rohingya terutama warga sipil. Tentara Myanmar juga dikabarkan membakar banyak desa dan melakukan kekerasan terhadap anak-anak.
Melihat kondisi umat muslim Rohingya diperlakukan tidak adil, ribuan orang Indonesia yang melakukan aksi di depan Kedutaan Besar Myanmar tersebut menuntut pemerintah Indonesia untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Myanmar.
Tidak hanya itu, massa aksi juga menyampaikan beberapa tuntutan kepada Kedutaan Besar Myanmar antara lain, Pemerintah Myanmar berhenti melakukan diskriminasi dan aksi pembantaian terhadap etnis Rohingya, mengakui etnis Rohingya sebagai bagian dari warga negara Myanmar, dan Pemerintah Myanmar wajib memastikan kesejahteraan warga Rohingya.
Kaum buruh yang berdemo juga menyampaikan aspirasi mereka kepada Presiden Joko Widodo untuk turun tangan langsung dalam kasus pembantaian warga Rohingya.
"Presiden Joko Widodo harus bertindak tegas karena banyak dari negara-negara Islam di dunia seperti Pakistan mendukung Indonesia untuk menyelamatkan warga Rohingya," kata Mira.
Saat ini Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi atas perintah Presiden Joko Widodo sudah berada di Myanmar untuk membahas krisis keamanan dan kemanusiaan yang terjadi pada warga Rohingya.
Retno Marsudi, juga telah menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri, Bangladesh Abdul Hasan Mahmood Ali di Dhaka, Selasa (5/9). Beberapa hal yang dibahas Retno dan Abdul berkaitan dengan krisis kemanusiaan yang sedang dihadapi Rohingya.
Sementara itu, dari pihak Kapolda Metro Jaya mengatakan ada sekitar 5.000 hingga 6.000 personel gabungan Polisi dan TNI Angkatan Darat digerakkan untuk mengamankan berlangsungnya demo. Pengamanan dilakukan sejak pukul 07.00 WIB. Kawat berduri dipasang di depan Kedutaan Besar Myanmar dan sebagian ruas jalan.
"Saya menginformasikan kepada masyarakat yang melewati atau yang menuju ke Kedutaan Besar Myanmar untuk mengambil jalan lain karena seluruh jalan ditutup dan dialihkan," kata Kabid Humas Kapolda Metro Jaya, Agro Yuwono.
Sekalipun unjuk rasa berlangsung aman, enam orang berusaha untuk memprovokasi para pendemo lannya. Mereka berusaha membuat kericuhan dengan merusak kawat berduri, namun dari anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berusaha menenangkan rekan-rekan mereka itu.
(BACA: Ribuan polisi amankan demo di Kedubes Myanmar)
Pewarta: Rania-Arnaz
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2017
