Parlemen dunia bahas agenda pembangunan 2030

Nusa Dua, Bali (ANTARA News) - Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan menggelar pertemuan di Nusa Dua, Rabu, untuk membahas peran parlemen di berbagai negara dalam menyukseskan agenda pembangunan 2030.

"Forum ini membahas perencanaan peran parlemen di berbagai negara dalam menyukseskan agenda pembangunan 2030 dengan tujuan penting mengakhiri kemiskinan, memerangi kesenjangan dan ketidakadilan, serta menghadapi perubahan iklim," kata Ketua DPR RI Setya Novanto saat membuka pertemuan, yang mengangkat tema Achieving the 2030 Agenda Through Inclusive Development.

"Saya ingin forum ini mampu merumuskan dan mempromosikan pembangunan yang inklusif dan merata, sehinga tidak ada pihak yang ditinggalkan," katanya.

Ia menyebut konflik maupun aksi kekerasan dan terorisme sebagai tantangan berat lain yang bisa membalikkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai negara.

"Saya mendorong forum ini mewujudkan masyarakat dunia yang bebas dari ketakutan. Karena saya menyadari, pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa adanya perdamaian," kata dia.

Di samping itu, ia melanjutkan, perubahan iklim juga akan berdampak buruk bagi pembangunan jika tidak ada upaya pengendalian bermakna untuk mengantisipasi dampaknya.

"Saya berharap forum ini memberikan inspirasi bagi parlemen dunia mengintegrasikan tindakan terkait perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional di negaranya masing-masing," katanya.

"Yang perlu diperhatikan, penanganan perubahan iklim hendaknya mencerminkan keseimbangan dan keadilan, serta tidak menghambat pembangunan negara berkembang," tambah dia.

Ia menekankan pentingnya kerja sama seluruh pemangku kepentingan, termasuk parlemen, dalam melaksanakan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

World Parliamentary Forum on Sustainable Development dihadiri perwakilan parlemen dari 47 negara termasuk Indonesia, Bhutan, Chile, Fiji, Ghana, India, Zimbabwe, Canada, Ecuador, Iran, Jordan, Mexico, Portugal, Qatar, Korea Selatan, dan Turki.

Selain itu ada 19 pengamat dari ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA), UNDP, European Union, dan Migrant Care.

"Total partisipan sebanyak 285 orang," kata Setya.