Jakarta (ANTARA News) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Hatta Rajasa, maupun Sekretaris Kabinet (Seskab), Sudi Silalahi, menolak menjelaskan alasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak hadir untuk menjawab hak interpelasi DPR mengenai dukungan pemerintah terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1747 mengenai pengembangan nuklir Iran. "Surat Presiden sudah diserahkan kepada Ketua DPR dan biasanya nanti akan dibacakan. Saya tidak baik menyampaikan sesuatu yang mendahului surat tersebut," kata Hatta, saat menjawab pertanyaan anggota komisi II DPR dalam rapat kerja yang berlangsung di gedung DPR, di Jakarta, Senin. Rapat Paripurna DPR RI tentang tanggapan Presiden atas hak interpelasi terkait dukungan pemerintah terhadap Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB No.1747 mengenai pengembangan nuklir Iran menurut rencana akan dilaksanakan pada Selasa (5/6). Menurut Hatta, Presiden telah mengirimkan surat kepada DPR dan inti dari isi surat tersebut adalah ucapan terimakasih dan menegaskan kehadiran Menkopolhukam Widodo AS serta menteri-menteri lainnya dalam menjawab hak interpelasi DPR. Hingga rapat kerja usai sekitar pukul 14.00 WIB, Hatta tetap tidak menjelaskan alasan Presiden maupun agenda Presiden pada Selasa (5/6) sehingga tidak dapat datang langsung ke DPR. "Tidak etis saya menyampaikan isi surat itu. Presiden sudah berikan surat balasan dari pimpinan DPR dan besok pimpinan DPR akan membacakan surat tersebut. Surat itu telah diberikan pada Kamis (1/6) sore. Kita tunggu saja besok, siapa yang akan ditunjuk menjawab pertanyaan dari DPR," katanya. Hal serupa juga disampaikan oleh Seskab, Sudi Silalahi. Menurut dia tidak etis jika ia harus menjelaskan alasan ketidakhadiran Presiden maupun isi surat tersebut. "Saya tidak ingin mendahului isi surat yang akan dibacakan besok (5/6)," ujar Sudi Silalahi. Dalam rapat kerja Komisi II, selain membahas tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) semester II tahun anggaran 2006 dan pembicaraan pendahuluan tentang RAPBN 2008, sejumlah anggota DPR, salah satunya adalah Wakil Ketua Komisi II Sayuti Asyathri menanyakan alasan Presiden tidak hadir untuk menjawab hak interpelasi DPR. Menurut dia, untuk masalah yang berhubungan dengan dunia internasional, Presiden seharusnya menjawab langsung dan tidak mewakilkannya termasuk menjawab hak interpelasi DPR terkait dengan nuklir Iran. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
