Menlu minta akses bantuan kemanusiaan Rakhine dibuka

Jakarta, (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri RI retno LP Marsudi meminta pemerintah dan otoritas keamanan Myanmar untuk membuka akses masuk bagi pemberian bantuan kemanusiaan untuk mengatasi krisis yang terjadi di Rakhine State.

Menlu Retno Mrasudi akses bantuan kemanusiaan ke Rakhine State dapat segera dibuka, khususnya bagi lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) Indonesia yang berniat dan siap membantu, seperti disampaikan dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Senin.

"Indonesia telah siap untuk segera membantu Myanmar dalam memberikan bantuan kemanusiaan, kita menunggu akses untuk dibuka," ujar Menlu Retno.

Menlu RI berharap bantuan kemanusiaan yang diberikan Indonesia dapat mencapai semua orang yang memerlukan, tanpa terkecuali. Dia mengatakan, bantuan kemanusiaan di wilayah-wilayah di mana penduduk sangat memerlukan bantuan pangan dan obat-obatan harus didahulukan.

Selain itu, Menlu Retno mengharapkan agar otoritas keamanan Myanmar dapat segera mengembalikan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.

Dia menekankan bahwa keamanan dan stabilitas di Rakhine state sangat diperlukan agar bantuan kemanusiaan dan proses rehabilitasi serta pembangunan inklusif yang selama ini berlangsung dapat kembali dilanjutkan, termasuk upaya pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya pembangunan inklusif dan rehabilitasi kondisi di Rakhine state, antara lain pembangunan rumah sakit di Marauk U; program bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi; dan peningkatan kapasitas termasuk oleh Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM).

"Para LSM Indonesia pun telah lama bekerjasama dengan Pemerintah dan LSM Myanmar dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan, bantuan pembangunan jangka menengah dan panjang," tutur Menlu RI.

Dalam kunjungannya ke Naypyidaw, Menlu Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan para pejabat tinggi pemerintah Myanmar, salah satunya Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior U Min Aung Hlaing.

Dalam pertemuan dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Menlu RI menyampaikan bahwa penurunan ketegangan di Rakhine State harus menjadi prioritas pemerintah Myanmar.

Menlu Retno juga menyampaikan pentingnya rekomendasi hasil laporan "Advisory Commission on Rakhine State" yang dipimpin Kofi Annan.

"Indonesia menyambut baik hasil laporan tersebut dan mengharapkan tindak lanjut rekomendasi laporan dapat segera dilakukan," tutur Menlu RI.

Menutup pertemuan itu, Menlu Retno mengharapkan kiranya hubungan otoritas Myanmar dengan Bangladesh tetap dapat terjaga. Keberhasilan pengelolaan perbatasan dengan memperhatikan faktor kemanusiaan akan terlaksana apabila hubungan antara otoritas kedua negara berjalan baik.