DPR gelar rapim bahas krisis Rohingya

Jakarta (ANTARA News) - Pimpinan DPR akan menggelar Rapat Pimpinan pada Selasa (5/9), salah satunya membicarakan mengenai krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya, sehingga dihasilkan sikap lembaga yang akan disampaikan dalam Forum Parlemen Dunia Internasional pada Rabu (6/9).

"Kita akan lakukan rapim ditindaklanjuti kemudian kami akan konsultasi rapat pimpnan fraksi sebagai rekomendasi politik resmi dari DPR," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin.

Dia menekankan bahwa rekomendasi politik DPR terkait krisis kemanusiaan tersebut sangat penting, karena kekerasan dan pembunuhan terus terjadi di wilayah Rakhine State, Myanmar tersebut.

Politikus PAN itu mengatakan, kasus yang ada di Myanmar adalah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa dan gelar penerima penghargaan nobel perdamaian 1991 Tokoh Myanmar Aung San Suu Kyi juga harus dicabut.

"Ini sudah menyangkut kejahatan kemanusiaan luar biasa, termasuk rekomendasi agar nobel Aung San Suu Kyi ditarik, dan meminta kepada pemerintah lebih keras lagi," ujarnya.

Dia mengatakan DPR juga akan membahas masalah tersebut dalam World Parliamentary International Forum pada Rabu (6/9). Di forum itu, menurut dia, DPR akan meminta parlemen internasional juga menyoroti masalah ini.

"Forum itu diikuti 47 negara, termasuk Myanmar juga hadir. Karena ini sudah serius dan sudah mengarah ke genosida," katanya.

Dia menekankan bahwa DPR akan menggunakan diplomasi parlemen untuk membawa rekomendasi politik DPR yang dihasilkan dalam Rapat Pimpinan Selasa (5/9).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar pemerintah Myanmar menghentikan aksi kekerasan terhadap warganya.

"Sore tadi Menlu telah berangkat ke Myanmar untuk meminta pemerintah Myanmar agar menghentikan dan mencegah kekerasan agar memberikan perlindungan kepada semua warga termasuk Muslim di Myanmar dan agar memberikan akses bantuan kemanusiaan," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Minggu (3/9).

Presiden juga menyampaikan penyesalannya terhadap aksi kekerasan yang terjadi di Myanmar sejak dua pekan lalu dan perlu sebuah aksi nyata tidak hanya kecaman-kecaman.

Presiden telah menugaskan Menlu RI Retno Marsudi untuk menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak termasuk dengan Sekjen PBB Antonio Guterres dan Penasihat Khusus untuk Rakhine State Kofi Annan.

Menlu Retno Marsudi dijadwalkan bertemu dengan Menlu merangkap Konselor Negara Republik Persatuan Myanmar Aung San Suu Kyi yang juga pemimpin Partai Liga Demokrasi Nasional, partai mayoritas parlemen Myanmar pada Senin (4/9) di Myanmar.

(Baca: DPR: pemerintah harus kecam keras tindakan Myanmar)