MPR dukung pemerintah akhiri krisis kemanusiaan Rohingya

Jakarta (ANTARA News) - Ketua MPR Zulkifli Hasan mendukung langkah pemerintah Indonesia dalam upaya mengakhiri krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar.

"Kami mendukung penuh langkah Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang bekerja keras membantu saudara kita menghadapi tragedi kemanusiaan di Myanmar," kata Zulkifli di Gedung Nusantara III Parlemen, Jakarta, Senin.

Zulkifli mengutuk keras tindakan kekerasan dan pembunuhan terhadap warga sipil Rohingya sehingga dibutuhkan tindakan nyata, yang salah satunya seperti dilakukan Presiden Jokowi.

Menurut dia, langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengupayakan perdamaian sudah dilakukan sehingga tinggal menunggu respon dunia internasional.

"Tinggal kita menunggu sikap dunia terhadap genosida dan tragedi kemanusiaan di wilayah tersebut yang menimpa perempuan serta anak-anak, lalu rumah mereka dibakar," ujarnya.

Zulkifli yang juga merupakan Ketua Umum DPP PAN itu mengatakan apa yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah sangat strategis karena menggalang dukungan dunia, seperti di PBB, ASEAN, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menekan Myanmar agar menghentikan krisis kemanusiaan.

Menurut dia, apa yang terjadi di Rohingya jangan dibawa ke ranah agama, karena umat Budha dan Hindu di Indonesia mengutuk tragedi kemanusiaan tersebut.

"Saya pernah menjadi Menteri Kehutanan, satu Orang Utan dan harimau mati, dunia geger. Lalu apa yang terhadap etnis Rohingya adalah ribuan orang meninggal akibat krisis kemanusiaan," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar pemerintah Myanmar menghentikan aksi kekerasan terhadap warganya.

"Sore tadi Menlu telah berangkat ke Myanmar untuk meminta pemerintah Myanmar agar menghentikan dan mencegah kekerasan agar memberikan perlindungan kepada semua warga termasuk Muslim di Myanmar dan agar memberikan akses bantuan kemanusiaan," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Minggu (3/9).

Presiden juga menyampaikan penyesalannya terhadap aksi kekerasan yang terjadi di Myanmar sejak dua pekan lalu dan perlu sebuah aksi nyata tidak hanya kecaman-kecaman.

Presiden telah menugaskan Menlu Retno Marsudi untuk menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak termasuk dengan Sekjen PBB Antonio Guterres dan Penasihat Khusus untuk Rakhine State Kofi Annan.

Menlu Retno Marsudi dijadwalkan bertemu dengan Menlu merangkap Konselor Negara Republik Persatuan Myanmar Aung San Suu Kyi yang juga pemimpin Partai Liga Demokrasi Nasional, partai mayoritas parlemen Myanmar pada Senin (4/9) di Myanmar.

(Baca: Ketua MPR: atasi masalah Rohingya dengan kemanusiaan)