DPR: pemerintah harus kecam keras tindakan Myanmar

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mendesak Pemerintah Indonesia mengeluarkan kecaman keras kepada pemerintahan Myanmar karena membiarkan terjadinya kekerasan terhadap etnis Rohingya, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

"Secara tidak langsung dilakukan oleh organisasi maupun perseorangan di Myanmar, sedangkan dilakukan secara langsuu yaitu oleh kekuatan militer di negara tersebut," kata Lukman Edy dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu.

Lukman mengatakan sebagai langkah responsif, pemerintah Indonesia perlu memanggil pulang Duta Besar Indonesia untuk Myanmar, meminta penjelasan situasi sebenarnya di Myanmar.

Selanjutnya menurut dia, langkah diplomatis lainnya adalah mengusir pulang Dubes Myanmar untuk Indonesia, sebagai langkah diplomatis awal sebelum berinisiasi melakukan langkah-langkah responsif yang lain.

"Jika terbukti Pemerintah Myanmar membiarkan bahkan militer Myanmar sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan dalam bentuk genoside, maka Indonesia harus meminta kepada ASEAN untuk mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan ASEAN sekaligus menerapkan sanksi politik dan ekonomi," ujarnya.

Politisi PKB itu juga mendesak Pemerintah Indonesia menggalang simpati Internasional di ASEAN, OKI, Asia-Afrika dan dunia dengan menyiapkan usulan draft yang komprehensif berkenaan dengan sanksi terhadap pemerintah Myanmar yang dinilainya sebagai rezim pelanggar kejahatan kemanusiaan.

Menurut dia, tuduhan sampai kepada rezim pelanggar kejahatan kemanusiaan, tentunya harus diawali dengan sebuah tim independen di bawah PBB melakukan investigasi langsung dan penyelidikan ke Myanmar.

"Pemerintah Indonesia bisa menggalang persiapan kekuatan militer bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya, untuk dikerahkan sebagai pasukan penjaga perdamaian," katanya.

Lukman mengatakan DPR RI akan segera membahas masalah ini, diawali dengan memanggil Dubes Indonesia untuk Myanmar terlebih dahulu.

Selanjutnya menurut dia akan dilakukan Rapat Dengar Pendapat dengan saksi-saksi dari masyarakat, dan pihak BIN untuk mendapat gambaran secara jelas tentang tragedi Rohingya tersebut.

"Kemudian berdasarkan fakta-fakta tersebut, DPR segera mengeluarkan sikap dan memaksa pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah strategis dan responsif," ujarnya.

Dia juga mengusulkan agar pemerintah Indonesia bersama Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) segera menggalang aksi kemanusiaan untuk membantu etnis Rohingya.