Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menilai, setiap resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) hanya efektif berlaku bila diterapkan pada negara-negara berpenduduk sebagian besar Muslim atau dunia Islam. "Sebaliknya, resolusi sekeras dan setegas apa pun tak akan mempan pada Israel," kata Hasyim kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta, Minggu. Hasyim mengemukakan hal itu menyusul rencana DPR mengelar sidang paripurna yang akan meminta pertanggungjawaban pemerintah terkait dukungannya terhadap Resolusi DK PBB nomer 1747 terkait program nuklir Iran. Menurut Presiden World Conference on Religions for Peace itu, meski di resolusi itu disebutkan larangan program nuklir bukan hanya untuk Iran, namun tidak ada yang bisa menjamin Israel bakal tunduk. PBB, juga AS dan sekutunya, tentu juga akan diam. Artinya, kata Hasyim, resolusi itu sangat jelas arahnya, menghukum Iran. Indonesia, karena mendukung resolusi itu, turut pula menjatuhkan hukuman tersebut. Ia mengingatkan pemerintah bahwa sidang yang bakal digelar pada Selasa, 5 Juni mendatang itu, seharusnya dijadikan titik tolak untuk mengukur atau menilai kembali perilaku nasionalisme bangsa Indonesia dalam dimensi nasional dan internasional. "Untuk menghindari polarisasi, jangan lagi kita bicara agama, bicara kemanusian saja sudah akan banyak yang krusial, di samping posisi Indonesia sebagai negara bebas- aktif dan pelopor Gerakan Non-Blok," kata Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars itu. Ia mengaku tak habis pikir tentang perilaku sebuah pemerintahan yang secara sukarela mengizinkan negara asing memasuki daerah wilayah teritori pertahanan. Demikian pula dalam bidang ekonomi. "Bagaimana Undang Undang Penanaman Modal Asing menjadikan asing sebagai pemilik, sementara pemilik Indonesia sebagai orang asing," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
