Bogor (ANTARA News) - Direktur Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan Hak Asasi Manusia (PAK HAM) Papua Matius Murib menegaskan, organisasi yang dipimpinnya berkomitmen untuk turut menciptakan Indonesia yang lebih demokratis, adil, dan damai.
"Kami berkomitmen untuk turut menciptakan Indonesia yang lebih demokratis, adil dan damai, dimulai dari tanah Papua," kata Matius dalam penjelasan kepada wartawan di sela rapat kerja PAK HAM Papua di Puncak, Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Raker dari organisasi dengan tagar "Hentikan kekejaman di tanah Papua untuk Indonesia" itu sendiri berlangsung dari 29 Agustus hingga 2 September 2017 dengan tujuan merumuskan program kerja yang sesuai kebutuhan untuk dilaksanakan oleh Badan Pekerja PAK HAM Papua lima tahun ke depan.
Raker PAK HAM Papua yang berlangsung di Puncak Bogor itu juga akan melakukan revitalisasi struktur, badan pengurus, dan badan pekerja agar PAK HAM Papua lebih efektif dan efisian sesuai Visi-Misi dan Program Kerja organisasi.
Acara itu dihadiri oleh para peserta selaku badan pendiri, pembina, pekerja, dan mitra kerja PAK HAM Papua serta Komnas Pilkada Independen RI yang mendukung dan mendonasi kegiatan tersebut.
Matius menjelaskan, sejak Maret hingga Agustus 2017 pihaknya telah membuat sejarah dengan terobosan baru, yakni mendirikan organisasi PAK HAM Papua di Banten, membangun kantor di kota Jayapura, membenahi administrasi, serta melakukan konsolidasi organisasi dan membuat program kerja.
Program kerja sesuai hasil seminar yang dilaksanakan 25 hingga 28 Juli 2017 di Padang Bulan Jayapura serta sesuai hasil audiensi dan kunjungan kerja antara lain melakukan pemetaan hak ulayat di Kabupaten Jayapura dan Mimika serta advokasi penuntasan dugaan kasus pelanggaran HAM berat di Papua.
Program lain adalah melaksanakan konferensi internasional penguatan hukum eksistensi hak warga pribumi seperti suku Baduy di Banten dan suku pribumi dari orang asli Papua serta perayaan Hari HAM 10 Desember 2017, sekaligus kampanye HAM dan perayaan Natal bagi Umat Kristiani di Kota Jayapura.
Tidak kalah pentingnya ialah pembuatan buku saku HAM untuk anggota Polisi khusus Polda Papua yang memuat prinsip dan standar HAM, penguatan kapasitas pengelola website PAK HAM Papua, dan pelatihan investigasi dan advokasi HAM bagi PAK HAM Papua dan mitra kerjanya.
Direktur PAK HAM Papua menambahkan, pihaknya juga telah membuka rekening "Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan Hak Asasi Manusia Papua" di Bank Mandiri dengan nomor 1540014368363.
Menurut Matius, hingga 30 Agustus 2017 saldo di rekening organisasi tercatat sebesar Rp 36.500.000 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
(T.KR-LWA/B008)
Pewarta: Libertina Widyamurti Ambari
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017