Anggota DPR: Saracen beraksi seperti strategi kolonial

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly menyatakan kelompok Saracen yang diduga menyebarkan ujaran kebencian di dunia maya menggunakan taktik seperti strategi kolonial, yaitu "devide et impera" atau politik adu domba.

"Ini betul-betul persoalan serius yang harus dibongkar oleh kepolisian secara tuntas, transparan, dan menyeluruh. Jangan sampai ada yang lolos, khususnya para penyandang dana dan aktor intelektual di balik semua ini," kata Ahmad Junaidy Auly dalam rilis, Selasa.

Menurut politikus PKS itu, kelompok Saracen sangatlah membahayakan persatuan dan kesatuan, keamanan, dan keutuhan NKRI sehingga layak diberikan hukuman maksimal.

Dengan strategi "devide et impera" itu, ujar dia, mereka menggunakan fitnah, hoaks, dan sentimen SARA sebagai senjata agar rakyat tercerai berai menjadi kelompok-kelompok kecil sehingga mudah ditaklukan dan dikendalikan.

"Sejarah keberhasilan penjajah menggunakan devide et impera tidak boleh terulang, pemerintah melalui instansi-instansi terkait seperti BIN, Kemenkominfo, Kepolisian harus semakin proaktif mengambil langkah-langkah preventif maupun represif kepada kelompok-kelompok sejenis ini," ujarnya.

Junaidi mengatakan harus diakui bahwa masyarakat Indonesia saat ini memang masih belum sepenuhnya terliterasi dengan baik terhadap setiap informasi yang diterimanya sehingga setiap informasi yang berisikan fitnah, hoaks, dan SARA mudah sekali memanipulasi dan mengacaukan persepsi masyarakat.

Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh masyarakat agar ketika menerima sebuah informasi yang cenderung memancing emosi, amarah, dan sentimen SARA, periksa terlebih dahulu sumbernya, kelogisannya, tanyakan teman yang kompeten, cari informasi pembanding, serta menanggapinya dengan pikiran bijak dan jernih.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie berharap terungkapnya sindikat penyebar berita bohong "Saracen" bisa menjadi awal kebangkitan pemilih cerdas di Tanah Air.

"Kita punya pilkada tahun depan dan saya yakin modus seperti ini banyak sekali. Semoga ini membuat banyak masyarakat mulai menjadi pemilih cerdas," ujar Grace yang dihubungi di Jakarta, Minggu (27/8).

Ia menilai terbongkarnya jaringan pelaku penyebar hoaks dan ujaran kebencian berbau SARA itu sudah sepatutnya menyadarkan masyarakat agar kemudian dapat lebih cerdas menyaring informasi yang mereka peroleh.

Sementara itu, Penyidik Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana yang masuk ke sejumlah rekening pengelola grup berkonten ujaran kebencian di jejaring sosial Facebook, Saracen.

"Kami koordinasi dengan PPATK terkait upaya penelusuran aliran dana," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Polisi Martinus Sitompul, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (28/8).

Penyidik masih menelusuri berbagai transaksi keuangan yang pernah dilakukan kelompok Saracen, termasuk dugaan adanya pihak-pihak yang menggunakan jasa tersangka.