Jakarta (ANTARA News) - Tim investigasi Komisi I DPR menengarai terjadinya pelanggaran HAM serius dalam bentrokan antara aparat TNI dan warga Desa Alas Tlogo, Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (30/5), yang mengakibatkan empat warga tewas dan lima anggota marinir luka-luka. Indikasi itu didasarkan beberapa fakta dan keterangan yang dikumpulkan tim selama dua hari di lokasi kejadian, seperti bekas tembakan, dan kesaksian warga, kata ketua tim investigasi Komisi I DPR, Yusron Ihza Mahendra, ketika dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Minggu. "Berdasar fakta di lapangan, ada keganjilan mengenai pantulan peluru yang ditembakan aparat dan mengenai warga. Secara logika, peluru yang ditembakkan ke tanah tidak mungkin memantul lagi hingga mengenai warga hingga tewas," katanya. Selain itu, berdasar keterangan warga, aparat TNI yang tengah bersiaga di lokasi Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) itu, langsung melakukan tindakan membabi buta ke arah warga setelah melakukan tembakan peringatan. "Itu kan sudah mengarah pada pelanggaran HAM serius. Untuk itu, berdasar temuan ini, kami akan mengadakan rapat internal Komisi I dan segera menggelar rapat pemanggilan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut," katanya. Pada kesempatan terpisah, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengemukakan pemerintah menyerahkan sepenuhnya pada hukum dalam penyelesaian insiden berdarah itu. "Biarlah proses penyelidikan yang menentukan apakah peristiwa itu masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat, sedang, ringan atau tindak pidana lainnya," ujarnya. Wapres mengatakan inti dari insiden itu adalah adanya ketidakadilan yang dirasakan warga atas pembangunan sarana latihan TNI AL di Grati, Pasuruan. "Baik warga maupun TNI memiliki kepentingan yang benar. Warga butuh lahan untuk dapat hidup dan TNI butuh tempat latihan untuk menjadi aparat yang tangguh dan profesional. Tetapi pasti ada cara agar kedua kepentingan itu dapat dicapai, tanpa melalui jalan kekerasan," ujar Jusuf Kalla. Tidak dapat dipungkiri bahwa lahan di Pulau Jawa sudah sangat terbatas bagi warga untuk bertahan hidup, sedangkan jumlah penduduk terus bertambah, karena itu perlu ada solusi agar mereka tetap dapat mencari penghidupan di lahan yang terbatas salah satunya dengan menurunkan angka kelahiran dan transmigrasi, ujar Wapres. "Jika pusat latihan tempur yang dipindah tidak mungkin, karena sarana dan prasarana serta markas komando TNI AL, termasuk marinir ada di Jawa Timur," katanya. Kuasa Hukum Marinir Korps Marimir telah menunjuk delapan penasehat hukum untuk mendampingi 13 anggotanya yang kini ditetapkan sebagai tersangka dalam insiden yang mengakibatkan korban jiwa itu. "Yang resmi memberi tahu saya Dinas Hukum Korps Marinir Jakarta, bahwa ada delapan penasehat hukum yang akan mendampingi ke-13 marinir tersebut, tapi bisa saja jumlahnya bertambah," kata Danpomal Lantamal V Surabaya Kol Laut (PM) Totok Budi Susanto kepada ANTARA, Minggu. Ia menjelaskan tim penasehat hukum dari Jakarta itu sudah menemui tersangka di ruang Tahanan Pomal Lantamal V sejak sabtu (2/6). Menurutnya, tim penasehat hukum itu akan mendampingi ketigabelas tersangka hingga ke pengadilan. Sebelumnya, pengacara kondang Ruhut Sitompul mengaku telah dimintai bantuannya oleh sejumlah keluarga tersangka, untuk menjadi pengacara bagi 13 anggota marinir yang menjadi tersangka dalam insiden itu. (*)
Copyright © ANTARA 2007
