Staf Khusus Menteri Sosial, Masud Said mengatakan peningkatan jumlah bantuan di Banyuwangi ini ditujukan untuk pengententasan kemiskinan di kabupaten terujung pulau Jawa tersebut. Meski demikian, pemerintah masih menghitung berapa besar penambahan jumlah bansos di Kabupaten Banyuwangi.
"Di Banyuwangi saat ini sebanyak 38 ribu lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bansos non tunai dari Kementerian Sosial. Seiring dengan tekad pemerintah pusat untuk mengentaskan kemiskinan maka pemerintah akan menambah jumlah KPM di kabupaten ini," kata Masud Said saat melaksakan pencairan Program Keluarga Sejahtera di Banyuwangi, Selasa (29/8).
Masud Said menambahkan KPM di Banyuwangi juga akan mendapatkan bansos lainnya yang diwujudkan dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp110 ribu perbulan. Langkah ini diambil pemerintah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan beras sejahtera yang berkualitas. Disamping itu, perubahan sistem bansos beras sejahtera tersebut juga ditujukan untuk meminialisir adanya penyimpangan dalam penyalurannya.
"BPNT ini untuk melindungi kualitas beras sejahtera yang diterima oleh KPM," ujar Masud dalam keterangan persnya.
Dalam APBN tahun 2018, pemerintah terus meningkatkan bantuan sosial kepada masyarakat, dikatakan Masud Said hal ini menunjukan bahwa politik anggaran pemerintah “pro poor†untuk rakyat yang rentan akan masalah kemiskinan. Saat ini sebanyak 9 persen masyarakat termiskin akan dilindungi oleh pemerintah melalui berbagai bansos.
"Tekad pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia adalah terlihat dengan ditingkatkannya jumlah bansos di APBN," tegas Masud.
Sementara itu Asisten Administrasi, Pembangunan dan Kesra, Agus Siswanto mengatakan, angka kemiskinan di Banyuwangi sejak 2010 hingga saat ini sudah menurun.
"PKH harapannya bisa ditambah kuotanya. Dari 20,9 persen warga miskin pada 2010, saat ini tinggal 8,7 persen dengan total penduduk 1,6 juta," ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kata Agus, untuk menekan angka kemiskinan telah melakukan upaya dengan membentuk UGD kemiskinan di setiap kecamatan dan desa.
"Mulai pelaporan dan pendataan warga miskin Banyuwangi, untuk menangani persoalan kesehatan, rumah tidak layak huni hingga persoalan pendidikan, dilakukan terintegrasi untuk layanan cepat," terangnya.
Siti Rahayu salah satu Ibu rumah tangga penerima bantuan PKH asal Kecamatan Glagah mengatakan bantuan yang dia terima,
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2017
