Empat anak usaha BUMN IPO semester II, diproyeksikan raup Rp11,1 triliun

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian BUMN memastikan empat anak usaha perusahaan milik negara akan melakukan penawaran saham perdana kepada publik (IPO) pada semester II 2017 dari target sebelumnya sebanyak 9 perusahaan.

"Setelah melihat situasi pasar saham serta kesiapan perusahaan maka tahun ini kami upayakan sebanyak empat anak usaha BUMN IPO di Bursa Efek Indonesia," kata Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius K Ro, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa.

Ke empat anak usaha BUMN tersebut yaitu PT GMF AeroAsia (anak usaha PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Wika Gedung (anak usaha PT Wijaya Karya (Persero) Tbk), PT PP Presisi (PT PP (Persero) Tbk), serta PT Jasa Armada Indonesia (PT Pelindo II).

Alosyius menargetkan pencatatan saham ke empat perusahaan tersebut akan direalisasikan pada Oktober hingga Desember 2017.

"Siapa yang terlebih dulu IPO kita atur sedemikian rupa, supaya dapat terserap oleh investor. Sehingga tidak ada yang menjadi favorit, semua sama bagusnya," kata Aloysius.

Menurutnya, IPO empat anak usaha BUMN tersebut diproyeksikan dapat meraup dana sekitar Rp11,1 triliun.

"Dana hasil IPO tentu untuk mengembangkan bisnis perusahaan," ujarnya.

Aloysius menjelaskan, lima anak usaha BUMN yang IPO-nya ditunda yaitu PT Tugu Pratama Indonesia (anak usaha PT Pertamina), PT PP Urban (PT PP), HK Realty (PT Hutama Karya), dan PT Wika Realty (anak usaha PT Wijaya Karya).

Menurutnya, kelima entitas BUMN tersebut diarahkan untuk berkonsolidasi terlebih dulu agar asetnya semakin besar.

"Setelah konsolidasi akan dilanjutkan dengan IPO yang kami targetkan direalisasikan pada awal tahun 2018," ujarnya.

Selain IPO, BUMN juga didorong untuk menerbitkan obligasi yang pada semester II 2017 ditargetkan senilai Rp60 triliun.

"Semester I sejumlah BUMN sudah menerbitkan obligasi sekitar Rp54 triliun, dan surat utang jangka (MTN) sekitar Rp3,5 triliun. Semester II kami harapkan obligasi dan MTN bisa menembus Rp60 triliun," ujarnya.