New York (ANTARA News) - Perwakilan Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-bangsa di New York saat ini sedang memperjuangkan agar Indonesia dapat segera meningkatkan jumlah personel militer dan polisinya menjadi minimal 2.000 orang untuk bergabung dengan misi-misi penjaga perdamaian PBB di berbagai negara. Menurut Penasehat Militer PTRI New York, Laksamana Pertama TNI I Putu Adnyana, kepada ANTARA di New York, Sabtu, peningkatan jumlah personel akan memberikan banyak keuntungan kepada Indonesia, termasuk peluang untuk dipertimbangkan menjadi komandan pasukan; mengisi jabatan-jabatan strategis; meningkatnya citra TNI di mata dunia internasional; serta terbukanya peluang bagi kesejahteraan personel keamanan Indonesia -- yang mendapat bayaran jauh lebih tinggi dibandingkan gaji mereka di dalam negeri. "Kami targetkan tahun 2008 jumlah militer dan polisi untuk ambil bagian dalam misi-misi PBB akan berjumlah 2.000 orang," kata Putu. Jumlah total personel Indonesia baru mencapai 1.072 orang, yang diperbantukan untuk bergabung dengan misi PBB di berbagai negara, antara lain di Lebanon, Kongo, dan Nepal. Saat ini, keseluruhan 1.072 personel itu berasal dari TNI, tidak ada yang diambil dari Polri. Tahun 2008, ujar Putu, Indonesia ditargetkan sudah akan menambah 175 personel (kompi zeni), 120 dari detasemen kesehatan, 600 personel pada dua kapal fregat, 120 personel beserta satu unit helikopter dan 140 personel untuk unit kepolisian. Kendati tidak ada aturan baku di Departemen Penjaga Perdamaian PBB tentang syarat menjadi komandan di lapangan, Putu melihat bahwa selama ini orang-orang yang menjadi komandan pasukan PBB adalah mereka yang negaranya mengirimkan personelnya dalam jumlah besar, minimal 2.000 orang. Putu melihat faktor itulah yang membuat mereka mendapatkan posisi sebagai komandan. "Selama ini negara-negara dengan pasukan minimal 2.000 orang yang selalu bergiliran menjadi komandan pasukan," ujarnya. Ia mengungkapkan 10 besar negara penyumbang pasukan terbanyak untuk misi PBB saat ini adalah Pakistan dengan 10.173 personel, Bangladesh (9.690), India (9.387), Nepal (3.628), Yordania (3.571), Ghana (2.905), Uruguay (2.582), Italia (2.554), Nigeria (2.470) dan Perancis (1.980 personil). Rencana peningkatan pasukan RI untuk misi penjaga perdamaian PBB, kata Putu, merupakan salah satu pelaksanaan amanat UUD 1945 -- yang menetapkan agar Indonesia menjadi negara yang bebas dan aktif dalam menghadapi masalah-masalah internasional. "Jadi tidak hanya aktif di forum politik, ekonomi dan sosial saja di PBB, tapi juga dalam hal yang menyangkut pasukan perdamaian," kata Putu. Keuntungan menjadi komandan lapangan, tambahnya, adalah akan ada pengakuan dari negara-negara lain tentang kepemimpinan Indonesia. "Menjadi komandan berarti sudah diakui kemampuannya. Itu berarti citra TNI di mata internasional juga bisa meningkat," katanya. Menurutnya, Markas Besar TNI di Jakarta telah setuju untuk memberikan dukungan terhadap target 2.000 personel pada 2008 itu. "Melalui target 2.000 personel pada tahun 2008, ada peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan (para personil yang ditugaskan, red)," tuturnya. Ia memaparkan, tiap personel pasukan yang menjalankan tugas misi PBB mendapatkan 'gaji' sebesar 1.028 dolar AS setiap bulan dan dengan demikian, selama satu tahun setiap personel diperkirakan dapat mengumpulkan 12.000 dolar AS (sekitar Rp108 juta). "Itu sudah pendapatan bersih. Makan ditanggung oleh PBB, sementara untuk kesehatan mereka, kita juga membawa unit kesehatan sendiri," kata Putu. (*)
Copyright © ANTARA 2007
