Pemerintah optimistis bisa ciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah optimistis bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan mengatasi masalah ketimpangan dan kemiskinan yang masih menjadi isu utama di Tanah Air.

"Pemerintah optimistis Indonesia dapat menciptakan pertumbuhan berkelanjutan dengan memastikan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi, mempermudah kepemilikan aset finansial dan non finansial, memastikan redistribusi sumber pendapatan negara yang lebih merata, memperluas kesempatan kerja dan wirausaha, memastikan akses pelayanan dasar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, serta memperluas perlindungan sosial," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dalam pernyataan resminya yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

Ketimpangan di Indonesia sendiri cenderung mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir. Namun, pada 2014, Indonesia mulai menurunkan rasio gini. Koefisien gini untuk Maret 2017 tercatat 0,393 atau turun dari angka 0,408 pada 2015.

Pada 2019, rasio gini diupayakan turun menjadi 0.36. Tingkat kemiskinan juga ditargetkan turun menjadi tujuh-delapan persen dari angka 11,22 persen di 2015.

4 faktor

Secara umum, terdapat empat faktor utama yang mendorong ketimpangan pada generasi sekarang dan masa depan, yaitu ketimpangan peluang sejak awal kehidupan sehingga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, pekerjaan yang tidak merata, kekayaan yang terkonsentrasi pada sekelompok orang, serta ketahanan ekonomi yang rendah," ujar Bambang.

Saat ini, Indonesia sudah menerapkan beberapa kebijakan untuk mendorong penurunan ketimpangan. Pertama, penurunan angka stunting melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar publik seperti ketersediaan air bersih, sanitasi, gizi, pengetahuan ibu, dan pelayanan kesehatan di tingkat lokal.

Kedua, penurunan kemiskinan melalui stabilisasi harga pangan, pengurangan beban penduduk miskin, dan subsidi tepat sasaran atau program bantuan sosial.

Ketiga, penurunan pengangguran melalui peningkatan penyerapan lulusan SMK, program sertifikasi dan magang, serta kemitraan dengan industri.

Keempat, penurunan ketimpangan kekayaan melalui pajak/subsidi, program afirmasi yang efektif, penuntasan Nomor Induk Kependudukan (NIK), juga kredit UMKM di bidang pertanian dan perikanan. Kelima, penguatan industri berbasis rakyat melalui penguatan industri kecil sektor strategis, memaksimalkan potensi lokal perhutanan sosial, reformasi agraria, peningkatan skala usaha kelembagaan petani dan nelayan, serta pengembangan destinasi wisata.

Secara umum, konsumsi nasional penduduk Indonesia dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu 40 persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas. Pemerintah terus mendorong kebijakan afirmasi terutama untuk 40 persen terbawah, mengingat kelompok tersebut mencakup penduduk miskin dan rentan yang konsumsinya relatif rendah, bahkan cenderung menurun di beberapa tahun terakhir.

Sedikit turun

Pada Maret 2017, persentase kemiskinan sedikit menurun menjadi 10,64 persen, dengan jumlah absolut sebesar 27,77 juta orang. Persentase kemiskinan juga dipengaruhi kenaikan jumlah penduduk dari 258 juta pada Maret 2016 menjadi 261 juta pada Maret 2017.

Pada periode September 2016-Maret 2017, penduduk miskin di pedesaan turun sebesar 181.290 jiwa, namun di perkotaan meningkat sebesar 188.190 ribu.

Kondisi perekonomian yang cukup baik, termasuk tingkat inflasi yang rendah diperkirakan dapat mendorong tercapainya target penurunan kemiskinan pada 2017, yaitu pada kisaran 10,5 persen.

"Indonesia berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin menjadi 240 ribu jiwa dalam satu tahun, yaitu Maret 2016 hingga Maret 2017," kata Bambang.

Kebijakan prioritas nasional penanggulangan kemiskinan fokus pada jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran yang meliputi Program Keluarga Harapan bagi 10 juta keluarga termiskin, rastra/bantuan pangan non-tunai dan bantuan pendidikan bagi 19,7 juta anak usia sekolah bagi keluarga sangat miskin, miskin dan rentan, bantuan iuran kesehatan bagi 92.4 juta penduduk miskin dan rentan (termasuk bayi baru lahir), subsidi energi bagi masyarakat sangat miskin, miskin dan rentan, dan perluasan kepesertaan jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pemerintah fokus terhadap percepatan kepemilikan identitas hukum (akta kelahiran, NIK), terfasilitasinya akses terhadap pelayanan kesehatan untuk mengurangi angka stunting, penyediaan infrastruktur dasar: sanitasi, air minum, jalan, dan jembatan, bantuan pembiayaan KPR swadaya, sejahtera tapak, dan satuan rumah susun, serta penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (merata ke seluruh desil pendapatan), tingkat kemiskinan pada 2045 dapat mendekati nol (0,02 persen). usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi juga dibidik sebagai penggerak ekonomi rakyat, dengan memperhatikan aspek registrasi usaha skala mikro dan kecil, pengembangan sarana dan prasarana usaha bagi UMKM, fasilitasi sertifikasi, standardisasi, merek, dan pengemasan, juga akses UMKM untuk mendapat kredit, dan perbaikan tata kelola dan kelembagaan koperasi.

Wirausaha juga menjadi fokus pembangunan, dengan target meningkatkan partisipasi wirausaha untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja. Persentase wirausaha terhadap jumlah penduduk Indonesia pada periode 2016-2017 tercatat masih sangat kecil, yakni hanya sebesar 3,1 persen.

Kunci peningkatan dan penguatan iklim kewirausahaan adalah inovasi dan transfer teknologi serta penelitian dan pengembangan.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia terus meningkat. Sesuai data Human Development Report Office of the United Nations Development Programme (UNDP), IPM Indonesia pada 2015 menempati peringkat 113 dari 188 negara. Dengan demikian, pembangunan manusia di Indonesia memiliki status lebih tinggi dibanding mayoritas negara ASEAN lainnya, seperti Vietnam (115), Filipina (116), Laos (138), Kamboja (143) dan Myanmar (145). Pada 2018, IPM Indonesia ditargetkan mampu naik hingga 71,5.

Lebih lanjut, pada 2017, TPT mencapai 5,33 persen atau sebanyak 7,01 juta orang. Pada 2018, Tingkat Pengangguraan Terbuka (TPT0 ditargetkan sebesar 5-5,3 persen. Kinerja perekonomian yang baik merupakan kunci pertumbuhan kesempatan kerja, mengingat penciptaan lapangan kerja dibidik tumbuh sekitar 2 juta orang per tahun.

Bambang menambahkan, pemerintah akan terus mendorong investasi dengan memberi perhatian khusus pada industri padat pekerja, mengurangi hambatan di pasar kerja, dan meningkatkan keahlian dan kompetensi tenaga kerja.