Bangkok (ANTARA News) - Perdana Menteri Thailand, Surayud Chulanont, Sabtu menyatakan bahwa pemerintahnya dalam waktu dekat ini belum mempunyai rencana untuk mengajukan amnesti bagi perdana menteri terguling Thaksin Shinawatra dan pemimpin-pemimpin partainya setelah mereka dilarang berpolitik. Dalam pidato di program TV yang akan disiarkan Sabtu malam, Surayud bertolak belakang dengan pemimpin kudeta Jendral Sonthi Boonyaratglin yang mengatakan, dia mendukung gagasan pemberian amnesti kepada pemimpin di pengasingan itu beserta para pengikutnya. "Pemerintah akan berusaha mendapatkan cara terbaik, tetapi saya lebih suka mengatakan bahwa kami tidak akan lakukan itu pada saat ini," kata perdana menteri pilihan militer itu. Pada hari Rabu, Mahkamah Konstitusi melarang Thaksin berkiprah di bidang politik selama lima tahun dan melarang partainya, Thai Rak Thai. Kepala militer Sonthi mengatakan kepada televisi saluran 11 pada Jum`at, bahwa suatu undang-undang amnesti akan diawali oleh Surayud kemudian dikirimkan ke parlemen yang dibentuk militer setelah kudeta September lalu. "Demi keutuhan nasional, saya mendukung gagasan pemberian amesti itu," kata Jendral Sonthi. Menurutnya, Dewan Keamanan Nasional (CNS) secara keseluruhan setuju dengan gagasan itu. Pada hari Kamis, sedikitnya 2000 pendukung Thaksin dan aktivis anti kudeta meneriakkan slogan-slogan menentang Sonthi dan menghentikan bus-bus umum sebelum mereka dibubarkan oleh polisi tak bersenjata di dekat Wisma Pemerintah. Pendukung Thaksin berencana akan mengadakan rapat umum di Bangkok Sabtu untuk menentang putusan mahkamah konstitusi, demikian Reuters.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007
