Malang (ANTARA News) - Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar), Jusuf Kalla, menegaskan partainya sama sekali tidak menerima kucuran dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dalam pemilu 2004. "Golkar saat itu sebagai partai sama sekali tidak menerima apa pun dari DKP," katanya, dalam temu kader partai berlambang pohon beringin itu di Malang, Jawa Timur, Sabtu. Dia mengatakan kalaupun ada sejumlah nama kader Golkar yang ditengarai menerima "uang panas" tersebut, maka hal itu bukan dalam kapasitas partai, karena tidak ada uang yang masuk ke partai. "Namun, uang itu disumbangkan kepada masyarakat dan pesantren. Tidak seperti Amien Rais yang menerima cek lalu diuangkan untuk partai. Golkar sama sekali bersih," kata Jusuf Kalla menegaskan. Jadi, tambah dia, jika ada yang bertanya apakah Golkar menerima dana nonbujeter DKP, maka jawabannya adalah tidak. Jusuf Kalla mengatakan kasus dana nonbujeter DKP harus menjadi pelajaran penting semua pihak, termasuk Golkar, agar pengumpulan dana yang dilakukan dapat benar-benar dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Interpelasi Iran Mengenai hak interpelasi DPR tentang dukungan pemerintah terhadap Resolusi PBB mengenai nuklir Iran, Jusuf Kalla mengatakan hal itu tidak perlu dikhawatirkan mengingat dukungan itu semata-mata untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah. "Dengan memberikan dukungan terhadap resolusi tersebut, bukan berarti kita anti-Islam, karena kita sendiri adalah negara (mayoritas beragama) Islam. Banyak negara Islam yang takut kalau Iran mengembangkan nuklirnya. Apalagi Iran bukan negara yang bertempur dengan Yahudi, melainkan dengan negara-negara Islam," tuturnya. Jadi, lanjut dia, dukungan Indonesia terhadap resolusi nuklir Iran tidak perlu dikhawatirkan. (*)

Pewarta:
Copyright © ANTARA 2007