Malang (ANTARA News) - Ketua PBNU Hasyim Muzadi mengingatkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus bentrokan warga sipil dan TNI AL di Pasuruan, Jatim, agar mewaspadai kemungkinan "penumpang gelap" yang tidak menginginkan penyelesaian masalah tersebut. "Ini adalah kasus yang menyangkut kehidupan masyarakat. Sambil menunggu proses hukum selanjutnya, pemerintah harus melakukan negosiasi, karena di Pasuruan ada tiga desa yang seluruh arealnya bermasalah. Seandainya di pindah atau diganti tidak akan mungkin dilakukan oleh Pemkab," paparnya ketika menjenguk korban bentrokan antara warga Desa Alastlogo, Lekok, Pasuruan, di Rumah Sakit Faiful Anwar, Malang, Sabtu. Untuk itu, penyelesai kasus tersebut harus diserahkan kepada pemerintah pusat, dari pada terus-menerus ada ketegangan antara pemerintah dengan masyarakat yang sangat mungkin ditumpangi oleh orang yang mengail di air yang keruh. "Sudah sangat kelihatan, masalah tanah di pindahkan kemasalah yang lain, seperti bentrok antara warga dan TNI yang semuanya sesuai dengan dimensi dan kepentingan masing-masing," papanya. Lebih lanjut ia mengatakan, dengan adanya masalah tersebut, masyarakat akan trauma terutama pada pimpinan dari unsur TNI jika penyelesaian tidak cepat. Selain itu, pelaku dari Marinir harus diberhentikan dari kedinasannya serta dihukum sesuai dengan tindakannya. Pasalnya, hal tersebut juga mencoreng muka TNI itu sendiri. "Bentrokan tersebut merupakan sebuah kezhaliman terhadap masyarakat," ujarnya, menegaskan.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007
