Tokyo (ANTARA News) - Jepang mengatakan akan memberlakukan sanksi baru terhadap Korea utara dengan membekukan aset perusahaan China dan Namibia yang berbisnis dengan negara bersenjata nuklir tersebut.
Keputusan yang menargetkan beberapa organisasi dan sejumlah individu itu diambil beberapa hari setelah Washington memperluas sanksinya terhadap perusahan China dan Rusia, serta orang-orang yang terkait dengan Pyongyang.
Langkah AS memicu reaksi keras dari Beijing, sekutu utama Korea Utara, sementara media Jepang melaporkan pada Jumat bahwa Namibia memperkuat hubungannya dengan Korea Utara dalam beberapa tahun terakhir.
"Kami akan terus menyampaikan seruan keras (kepada Korea Utara) untuk melakukan denuklirisasi," ucap Yoshihide Suga, juru bicara pemerintah Jepang dalam konferensi pers.
"Sekarang saatnya menerapkan tekanan," imbuhnya.
Sanksi tersebut bertujuan memutus aliran dana yang membiayai program senjata Korea Utara, yang melanggar resolusi PBB.
Jepang sebelumnya membekukan aset entitas dan individu yang terlibat dalam sumber daya alam dan penelitian sehubungan dengan prorgam pengembangan nuklir dan rudal Pyongyang.
AS dan sekutunya, terutama Jepang dan Korea Selatan, telah bersiaga tingkat tinggi dalam beberapa bulan terakhir karena Korea Utara melakukan uji coba rudal berturut-turut.
Ketegangan telah mereda sejak pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un mundur dari sebuah rencana untuk meluncurkan rudal ke wilayah Guam Pasifik AS.
Namun Pyongyang pada Rabu mengungkapkan kemajuan teknologi yang signifikan serta rencana ambisius untuk lebih meningkatkan kemampuan rudalnya.
Presiden AS Donald Trump, seperti pendahulunya, telah meminta China untuk lebih aktif dalam meyakinkan Korea Utara menghentikan ancaman terhadap negara-negara tetangganya dan AS, demikian AFP.
Penerjemah: Try Reza Essra
Editor: Monalisa
Copyright © ANTARA 2017
