Mensos: 10 juta KPM sudah dicetak

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan penambahan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sesuai target pemerintah mencapai 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sudah selesai dicetak.

"Dari Himbara sudah mencetak kartunya. Insya Allah kita semua siap, sehingga Februari 2018 pencairan PKH tahap pertama bisa cair semua," kata Mensos di Jakarta, Jumat.

Untuk memastikan kesiapan tersebut, Mensos meninjau langsung proses persiapan KKS yang dicetak di Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).

Pemerintah merencanakan menambah jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dari enam juta KPM menjadi 10 juta KPM serta program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari 1,28 juta KPM menjadi 10 juta pada 2018.

Mensos menjelaskan, Himpunan Bank Negara (Himbara) mencetak sebanyak 13,79 juta kartu sehingga ada kelebihan sebanyak 3,79 juta kartu yang akan dijadikan stok.

Lebih lanjut Mensos mengatakan, kartu-kartu yang sudah dicetak itu hanya tinggal menjalankan proses mencetak perso atau data-data pemegang kartu setelah persetujuan dari masing-masing daerah.

"Insya Allah November nanti selesai dan didistribusikan. November, Desember dan Januari kita sisir untuk validasi. Maka Januari 2018 sudah siap cair," tambah Khofifah.

Pada Januari 2018, bantuan sudah siap cair dengan proses aktivasi akan dicicil mulai Desember 2017. Maka diharapkan Februari 2018 bansos cair semua tahap pertama baik yang enam juta KPM maupun empat juta KPM baru.

Terkait dengan BPNT, saat ini 1,28 juta KPM yang menerima non tunai dan ditargetkan menjadi 10 juta KPM pada 2018.

Dijelaskan Khofifah saat ini agen BNI yang punya warung sembako sebanyak 57.221 unit, BRI 21.534 unit, Mandiri 3.830 unit dan Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog yang sudah berbasis agen sebanyak 3.138.

Sementara elektronik warung gotong royong (E-warong) sudah tersedia sebanyak 1.838 dan sedang disiapkan sebanyak 2.500 E-warong lagi, sehingga total sebanyak 85.723 warung sembako serta agen perbankan juga RPK Bulog yang mendukung BPNT.

"Dari proporsionalitas E-warong sebetulnya satu E-warong tiap bulan melayani 250 KPM. Jadi kita hanya butuh 40 ribu E-warong untuk melayani 10 juta KPM sementara sekarang yang aktif lebih dari 80 ribu," kata dia.