Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan saat ini ada sekitar 3.000 kepala keluarga (KK) yang masuk daftar tunggu untuk tinggal di rusunawa.
"Tahun ini pemerintah kota membangun satu blok rumah susun," katanya di Surabaya, Kamis
Tahun depan, dia melanjutkan, lima blok susunawa akan dibangun menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Surabaya 2018 dalam program penyediaan rumah bagi warga yang tidak punya tempat tinggal.
"Jadi semua itu butuh waktu. Kalau rusunnya tidak ada, kemana mereka dipindah," katanya.
Ia mengatakan masih banyak warga yang ada dalam daftar tunggu, karena pemerintah kota kadang harus memprioritaskan pemindahan warga yang tinggal bantaran sungai guna mengatasi masalah banjir.
"Kadang ada yang marah ke saya nulis surat, tapi bagaimana, karena ada yang mendesak untuk atasi banjir," katanya.
Risma mengatakan selain ketersediaan rusunawa yang masih terbatas, upaya pembersihan kawasan kumuh juga terkendala keengganan warga untuk pindah ke rusunawa.
"Masalahnya mereka yang tinggal di situ ingin memiliki seperti yang lain," ujarnya.
Meski demikian, wali kota perempuan pertama di Surabaya itu optimistis Surabaya bisa bebas kawasan kumuh.
Ketua Pansus Penataan Pemukiman dan Perumahan Kumuh DPRD Surabaya Budi Leksono mengatakan masih ada sekitar 150 hektare kawasan pemukiman kumuh di Kota Pahlawan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah kota dan pihak terkait.
"Untuk wilayah yang masuk kategori kumuh, kami belum tahu detailnya. Kami bersama Pemkot lagi memetakan yang mana masuk kategori rumah kumuh itu," katanya.
Di Surabaya, menurut dia, masih banyak pemukiman kumuh yang berada di lahan milik PT KAI atau di bantaran sungai yang perlu ditangani pemerintah kota.
"Saya melihat sendiri masih ada perkampungan kumuh di Surabaya. Kami berharap ada target ke depan, ada penataan kampung kumuh seperti yang ada di luar negeri," ujarnya.
(Baca: 50 rumah baru untuk veteran di Kota Pahlawan)
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2017
