Indonesia-AS bermitra perangi penangkapan ikan ilegal

Jakarta (ANTARA News) - Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) mengumumkan kemitraan baru untuk kerja sama dalam memerangi penangkapan ikan secara ilegal dan tidak berkelanjutan di Indonesia.

Kemitraan di bidang perikanan dan maritim (Oceans and Fisheries Partnership) itu bertujuan untuk menurunkan angka penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak mengikuti peraturan (IUU fishing), seperti disampaikan dalam keterangan pers USAID yang diterima di Jakarta, Selasa.

Melalui kemitraan tersebut, USAID dan MDPI akan mengembangkan sistem yang inovatif untuk mempromosikan perikanan berkelanjutan dan melestarikan keanekaragaman hayati laut, dengan lokasi uji coba di Bitung, Indonesia.

Inovasi yang menggunakan sistem elektronik baru untuk dokumentasi dan penelusuran (CDT) hasil tangkap ikan akan membantu para nelayan besar dan kecil untuk mempromosikan rantai pasokan makanan laut yang adil dan mematuhi etika, serta memenuhi standar impor di tingkat kawasan maupun internasional.

"Produk makanan laut yang bisa dilacak asal-usulnya dan menerapkan praktik perikanan berkelanjutan semakin diminati oleh konsumen di pasar internasional dan merupakan prioritas Pemerintah AS," kata Todd Sorenson, Deputi Direktur Misi Pembangunan Regional USAID untuk wilayah Asia.

Sorenson mengatakan kemitraan tersebut juga penting bagi upaya mencegah dampak bahaya penangkapan ikan ilegal yang mengancam ekosistem berharga yang menjadi andalan persediaan makanan internasional dan perikanan lokal.

Indonesia, dengan daerah penangkapan ikan paling beragam dan kaya di dunia, merupakan pengekspor utama produk tuna di dunia. Pada 2015, Indonesia memanen lebih dari 1,3 juta ton tuna atau hampir 25 persen dari total tangkapan tuna di seluruh dunia.

Untuk itu, USAID Oceans dan MDPI dalam kemitraan barunya akan berfokus pada rantai pasokan tuna dan perikanan yang penting.

Sistem CDT akan membantu mengumpulkan dan melakukan validasi data utama produk tuna, termasuk legalitas dan pergerakannya, dari tempat penangkapan hingga sampai ke konsumen akhir.

Pada akhirnya, upaya itu akan membantu Pemerintah Indonesia memenuhi standar rantai pasokan yang etis dan adil serta menurunkan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan dan berbagai kelompok pemerhati lingkungan memperkirakan bahwa penangkapan ikan ilegal telah merugikan Indonesia hingga miliaran dolar AS.

(Y012/B012)