Golkar: Bakal calon kepala daerah wajib sosialisasi

Gorontalo (ANTARA News) - Setiap bakal calon kepala daerah yang mendaftar penjaringan di Partai Golkar guna ikut ikut Pilkada 2018, wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tingkat elektabilitasnya tinggi.

Wakil Sekretaris bidang pemenangan pemilu DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo, Ghalieb Lahidjun menjelaskan, sesuai instruksi dari DPP melalui ketua DPD I Golkar Gorontalo, kepada seluruh bakal calon kepala daerah, baik di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara yang akan melaksanakan Pilkada 2018, segera melakukan sosialisasi.

"Bakal calon Walikota-wakil Wali Kota serta calon Bupati-wakil Bupati Gorontalo Utara yang telah mengikuti penjaringan dan pendaftaran di setiap wilayah agar segera turun melakukan sosialisasi ke masyarakat, agar mereka bisa dikenal lebih dekat," kata Ghalieb, Sabtu.

Hal ini dimaksud untuk meningkatkan elektabilitas setiap kader, sebab nanti sebelum pendaftaran calon di KPU dua daerah tersebut, akan dilakukan survei baik oleh DPP maupun DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo.

"Ini sebagai pertimbangan dalam penetapan siapa calon yang akan diusung oleh Golkar dan akan ditetapkan pada bulan Desember mendatang," tegasnya.

Ia menambahkan, khusus bagi kader partai Golkar dalam melakukan sosialisasi nanti, dipersilahkan untuk menggunakan atribut atau simbol partai Golkar dan wajib menggerakkan mesin partai baik dari tingkat desa atau kelurahan, pengurus kecamatan, maupun ormas partai.

Namun dalam melakukan sosialisasi, lanjut Ghalib, sesuai petunjuk dari Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo Rusli Habibie, meminta agar kader Golkar sebagai "The Party of Idea" atau partai ide dan gagasan, untuk menjual gagasan dan program dimasyarakat.

"Tentu program yang dijual adalah yang program yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak," ucapnya.

Selain itu diharapkan kepada kader untuk menghindari saling hujat, kampanye hitam dan lain sebagainya. Berikan contoh demokrasi yang baik di masyarakat, seperti yang telah dicontohkan partai Golkar saat pemilihan Gubernur 2017.

(T.KR-ADW/H013)