... rumah jabatan anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, banyak yang tidak ditempati anggota DPR sehingga masalah ketidakhadiran dan penurunan produk legislasi harus dilihat secara komprehensif agar tidak menyakiti hati rakyat...Jakarta (ANTARA News) - Fraksi PAN DPR menegaskan menolak rencana pembangunan gedung baru DPR dan apartemen yang digunakan untuk tempat tinggal anggota DPR, karena dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
"Kami menolak pembangunan apartemen karena tidak berpihak kepada rakyat," kata Sekretaris Fraksi PAN DPR, Yandri Susanto, dalam konferensi pers di Gedung Nusantara I, Jakarta, Jumat.
Dia menjelaskan, kata "apartemen" saja sudah mencerminkan ketidakberpihakan kepada rakyat dan kata-kata itu disandingkan dengan hal-hal yang mewah.
Menurut ketua DPP PAN itu, masalah ketidakhadiran anggota DPR dalam banyak rapat dan kerja legislasi tidak maksimal, bukan karena permasalahan tempat tinggal anggota DPR.
"Misalnya rumah jabatan anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, banyak yang tidak ditempati anggota DPR sehingga masalah ketidakhadiran dan penurunan produk legislasi harus dilihat secara komprehensif agar tidak menyakiti hati rakyat," ujarnya.
Sementara itu menurut dia, terkait rencana pembangunan gedung baru DPR, lebih baik dibatalkan karena kondisi keuangan negara tidak memungkinkan.
Dia menilai lebih baik dilakukan renovasi daripada membangun gedung baru karena dananya tidak terlalu besar sehingga DPR harus mendengarkan aspirasi rakyat, jangan memutuskan sepihak.
"Tanya dahulu kepada rakyat bagaimana responnya, jangan memutuskan hanya dari versi DPR saja. Ada tujuh proyek DPR namun kalau keuangan negara tidak memungkinkan maka tidak perlu," ujarnya.
Yandri mengatakan biarkan Badan Urusan Rumah Tangga DPR bekerja namun keputusan akhir ada di Badan Musyawarah DPR yang di dalamnya ada pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi DPR.
Selain itu menurut dia, pimpinan DPR harus melibatkan pimpinan fraksi-fraksi untuk membahas isu-isu sensitif misalnya terkait tujuh proyek DPR.
"Kalau para pimpinan fraksi mayoritas menolak maka BURT DPR tidak perlu melanjutkan pembahasannya. Kami akan sampaikan sikap di Rapat Paripurna," katanya.
Sebelumnya, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Anton Sihombing, mengatakan, anggaran pembangunan gedung baru DPR diperoleh secara bertahap misalnya di 2018 sebesar Rp500 miliar dari total anggaran DPR di tahun tersebut Rp5,7 triliun.
"Anggaran itu kan bertahap yang sudah didapat Rp5,7 triliun kemarin itu sudah ada Rp500 miliar untuk anggaran," kata Sihombing, di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (14/8).
Politisi Partai Golkar itu menjelaskan selain membangun gedung baru, DPR juga mewacanakan untuk membangun alun-alun demokrasi, perpustakaan hingga museum parlemen.
Rencana itu, menurut dia, di luar dari anggaran yang akan digunakan untuk membangun gedung baru DPR misalnya alun-alun demokrasi dapat digunakan sebagai tempat representatif bagi masyarakat yang ingin melaksanakan unjuk rasa.
"Tapi nanti kita tambah lagi untuk pembangunan alun-alun, perpustakaan terus museum. Misalnya di London, Inggris ketika masyarakat menyampaikan aspirasi ada tempat tersendiri, tidak seperti di sini ketika demo terjadi kemacetan," katanya.
Anton mengatakan pembahasan RAPBN 2018 baru akan dilakukan setelah pembacaan nota keuangan pada 16 Agustus 2017, sehingga setelah itu baru bisa dipastikan DPR memperoleh anggaran Rp5,7 triliun atau tidak.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2017
