Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah DKI Jakarta perlu mengeluarkan subsidi untuk merehabilisasi daerah sekitar Puncak sebagai kompensasi untuk menjaga hutan di daerah tersebut. "Jakarta harus mau mengeluarkan kompensasi untuk memperbaiki daerah resapan di Puncak jika menghendaki daerahnya terhindar dari banjir," kata Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS) Departemen Kehutanan, Darori, di Jakarta, Kamis. Dia mengatakan tersedia anggaran sebesar Rp850 miliar untuk mengatasi banjir di Jakarta, tetapi memang membutuhkan waktu untuk membuat Jakarta terhindar dari banjir. "Paling tidak harus ada kerjasama, dibuat satu tim khusus dari Jakarta, Bogor, dan Cianjur untuk dapat memecahkan masalah ini," ujar dia. Menurut dia, Pemerintah Belanda pada masa penjajahan sebenarnya telah memikirkan sebuah cara untuk mengatasi banjir di Jakarta dengan membuat sebanyak 200 buah situ. Namun, sayangnya saat ini hanya tersisa 50 buah situ saja. Selain itu, dia juga mengatakan, perlunya kerjasama semua pihak baik Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk dapat menjaga dan memperbaiki daerah aliran sungai (DAS) sebagai pencegahan terjadinya banjir di Ibukota. Dia mengatakan saat ini 75 persen daerah aliran sungai telah berubah menjadi bangunan. Terdapat peningkatan cukup drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 25 persen. Perencanaan hulu hingga hilir DAS sangat diperlukan untuk menghindari banjir di satu daerah, ujar dia. Masalah pendangkalan di daerah aliran sungai masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Dia mencontohkan buruknya perencanaan hulu dan hilir DAS di Sungai Rokan yang mengakibatkan banjir di daerah Riau. Menurut dia, wajar jika terjadi banjir besar di sana mengingat daerah hulu Sungai tersebut telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007