... maka ketergantungan anggaran infrastruktur dari APBN dapat berkurang sehingga dana yang ada dapat dialokasikan untuk program lain...
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah perlu mengupayakan berbagai inovasi dalam rangka mencari alternatif pembiayaan infrastruktur. Pasalnya, pengalokasian anggaran hanya dari APBN tentu tidak memadai untuk melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, di Jakarta, Rabu, menyatakan, alternatif terhadap pembiayaan pembangunan infrastruktur perlu lebih gencar dilakukan.
Dengan demikian, lanjutnya, maka ketergantungan anggaran infrastruktur dari APBN dapat berkurang sehingga dana yang ada dapat dialokasikan untuk program lain, yang juga mampu meningkatkan konsumsi maupun produksi.
Politisi Partai Gerindra itu juga berpendapat, pemerintah mesti mampu menentukan prioritas untuk mengetahui pembangunan infrastruktur yang lebih mampu dalam menggerakkan aktivitas perekonomian nasional.
Sementara itu, Ketua DPD, Oesman Sapta, memuji pemerintahan Jokowi yang terus fokus dalam membangun infrastruktur secara besar-besaran di berbagai daerah yang dinilai dapat mengatasi persoalan seperti kesenjangan ekonomi.
"Dalam menghadapi kesenjangan ekonomi ini, kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Presiden Joko Widodo yang telah melanjutkan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran di seluruh Indonesia," kata Oesman Sapta dalam pidato pengantar ketua DPD dalam sidang bersama DPR-DPD, di Jakarta, Rabu.
DPD juga menhargai pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan menjadi beranda terdepan yang mencerminkan wajah Indonesia yang berdaulat, serta berharap ke depannya tidak ada lagi sejengkal tanah yang lepas dari Bumi Pertiwi.
Kebijakan pemerintah yang fokus kepada pengembangan infrastruktur nusantara perlu disosialisasikan dengan baik karena hal tersebut efektif guna mendorong pertumbuhan perekonomian di Tanah Air.
"Di dunia mana pun mengapresiasi langkah membangun infrastruktur karena mendorong ekonomi," kata anggota Komisi III DPR, Taufiqulhadi.
Menurut dia, dengan sosialsasi yang baik terkait fokus infrastruktur, maka kebijakan pemerintah tersebut dinilai juga bakal lebih dipahami oleh masyarakat.
Politisi Nasdem itu berpendapat, saat ini masih ada waega masyarakat yang berpikir jangka pendek yaitu hanya melihat tinggi atau mahalnya anggaran infrastruktur.
Untuk itu, ia menegaskan bahwa komunikasi untuk pembangunan infrastruktur sangat penting karena hasilnya tidak untuk saat ini tetapi juga untuk jangka panjang.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerapkan lima strategi untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia agar layanan dan daya saing sektor ini terus meningkat.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, kelima strategi itu adalah kerangka hukum dan perundangan yang kondusif, inovasi pembiayaan dan pendanaan pembangunan infrastruktur, kepemimpinan yang kuat, koordinasi antar lembaga yang solid, dan juga penerapan hasil penelitian dan teknologi terbaru.
Pewarta: Muhammad Rahman
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2017
