Rasio elektrifikasi nasional sudah mencapai 92 persen

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo mengatakan Pemerintah terus mendorong peningkatan rasio elektrifikasi nasional yang saat ini sudah mencapai 92 persen pada Maret 2017, sebagai bentuk dukungan pemeratan pembangunan ekonomi desa.

"Selamat untuk warga desa-desa lain di seluruh Tanah Air, yang tahun 2017 ini bisa menikmati layanan listrik," kata Presiden Jokowi pada Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI, di depan Sidang Bersama DPD dan DPR RI, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu.

Presiden juga menyampaikan ucapan selamat kepada warga Desa Wogalirit, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, setelah 72 tahun merdeka, sekarang akhirnya bisa menikmati layanan listrik.

"Keinginan untuk melakukan pemerataan yang berkeadilan bukanlah sekedar slogan, kita harus betul-betul wujudkan secara konkret," kata Kepala Negara.

Presiden menyebutkan, bahwa bertahun-tahun masyarakat di Tanah Papua harus membeli BBM dengan harga sangat mahal, berpuluh-puluh kali lipat dengan harga di pulau Jawa atau Sumatera.

"Hal ini tidak boleh terjadi di Negeri Pancasila. Untuk itu, Pemerintah menerapkan kebijakan BBM satu harga, sehingga saudara-saudara kita di Tanah Papua menikmati harga yang sama dengan harga di Jawa dan daerah lain di Indonesia," ujarnya.

Sertifikasi lahan dan bantuan sosial

Pada kesempatan itu, Jokowi juga menyebutkan bahwa saat 72 tahun merdeka, ketika negara-negara lain sudah menatap angkasa luar, Indonesia masih menyelesaikan urusan sertifikasi lahan rakyat yang belun tuntas juga.

Akibatnya, terjadi sengketa lahan baik antarwarga, antara warga dengan korporasi atau bahkan antara warga dengan pemerintah. Karena itu, melalui Kebijakan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pemerintah melakukan percepatan sertifikasi lahan yang sekarang sudah mencapai 250 ribu bidang.

Pemerintah juga sedang menjalankan redistribusi tanah untuk masyarakat dan sudah memberikan 707 ribu hektare kawasan hutan kepada masyarakat adat untuk dikelola secara produktif.

Selain itu, juga sedang dijalankan Program Perhutanan Sosial sehigga rakyat di lapisan 40 persen terbawah mendapatkan akses untuk memanfaatkan hutan bagi kesejahteraan mereka.

Pemerintah pun terus melanjutkan program- program kerakyatan yang sudah dijalankan sejak tahun pertama Kabinet Kerja, utamanya Program Keluarga Harapan (PKH), Program Perlindungan Nelayan, Program Percepatan Pembangunan Rusunawa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan program peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), ujar Jokowi.

Agar bisa menjangkau 40 persen lapisan terbawah Pemerintah melakukan reformasi kebijakan sehingga subsidi betul-betul lebih tepat sasaran.

"Pemerintah secara bertahap mensinergikan antar program bantuan sosial serta melakukan pengalihan Beras Sejahtera (Rastra) secara bertahap menjadi bantuan pangan non-tunai. Selain itu, keberpihakan pada 40 persen lapisan terbawah juga dilakukan melalui penguatan program-program perlindungan sosial dan perluasan cakupan penerima manfaat," katanya.

Untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah juga terus berusaha menekan tingkat suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sekarang ini suku bunga KUR bisa di angka 9 persen.

"Kita berharap Rp94,4 triliun KUR yang sudah disalurkan di tahun 2016 dapat ikut mengangkat kesejahteraan sektor UMKM. Dengan akses permodalan yang lebih mudah itu, maka kita berharap bisa menggerakkan ekonomi rakyat terutama kalangan pedagang-pedagang kecil. Selain mempermudah akses permodalan, kita juga melakukan revitalisasi pasar sehingga para pedagang bisa berdagang dengan nyaman dan tidak kalah bersaing dengan pasar-pasar modern," kata Kepala Negara.