Presiden apresiasi BPK jadi auditor Badan Atom Internasional

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi menyusul terpilihnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menjadi auditor eksternal bagi Badan Energi Atom Internasional periode 2016-2020.

"Kita juga apresiasi BPK yang sejak tahun lalu, terpilih menjadi auditor eksternal bagi Badan Energi Atom Internasional periode 2016-2020," kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato di depan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta, Rabu.

Menurut Jokowi, keterpilihan BPK itu bukan saja menjadi wujud pengakuan internasional atas kinerjanya, namun juga mengangkat nama baik dan reputasi bangsa Indonesia.

Kepala Negara menyebutkan dalam pengawalan pengelolaan keuangan negara, BPK terus berupaya menempuh langkah terobosan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara di pusat maupun daerah.

"Kita bersyukur pada tahun 2016, untuk pertama kalinya dalam sejarah pembangunan nasional, BPK merilis opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap pengelolaan keuangan pemerintah. Terhadap pelaksanaan tugas itu, BPK antara lain telah bersinergi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah," katanya.

Melalui sinergi itu, lanjutnya, dapat diatasi kondisi pemeriksaan yang tumpang tindih yang terjadi beberapa tahun terakhir. BPK juga telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

Melalui penerapan sistem itu, BPK dapat memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan di setiap kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, secara lebih akurat, efisien dan tepat waktu.

Sementara itu pada pembangunan bidang hukum, Mahkamah Agung terus berupaya mempermudah masyarakat dalam perolehan keadilan dan layanan publik.

Hingga semester pertama tahun 2017, MA telah berhasil menerapkan beberapa inovasi antara lain Sistem Audio Text Recording dan Mekanisme Penghitungan Biaya Perkara Sendiri secara elektronik guna makin memudahkan layanan peradilan.

MA juga terus memperluas pelayanan masyarakat di wilayah terpencil, melalui program sidang keliling dan sidang di luar gedung pengadilan.

Selain inovasi peningkatan layanan publik, MA juga melanjutkan Akreditasi Panjaminan Mutu Badan Peradilan yang hingga Juni 2017, telah berhasil mengakreditasi 186 pengadilan.