Jakarta (ANTARA News) - Gelombang aksi demo terus berlangsung dalam dua hari terakhir di depan Kedutaan Besar Australia, Jakarta, menyusul "Insiden Sydney", dengan sejumlah organisasi mendesak Pemerintah Australia agar meminta maaf atas secara terbuka terkait insiden ini. Tercatat sejak Kamis pagi, sejumlah organisasi seperti Gerakan Pemuda Kabah (GPK) dan Badan Organisasi Masyarakat (BOM) menggelar unjuk rasa di depan Kedubes itu. Selain menuntut pemerintah Australia meminta maaf, massa BOM mengancam akan melakukan "sweeping" warga Australia di Jakarta agar segera hengkang dari Indonesia, demikian pantauan ANTARA, Kamis pagi. Pengamanan ketat dari sekitar 60 personel kepolisian membuat garis membatasi antara pengunjuk rasa dengan pintu masuk kedutaan yang berlapis-lapis. Mereka telah siaga sejak pagi hari untuk mengantisipasi kerawanan yang mungkin timbul dari aksi tersebut. Kendati pengamanan diperketat dibandingkan hari-hari biasa, aktivitas di dalam gedung kedutaan yang berlokasi di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, ini tertap berjalan lancar. Sejumlah warga yang datang mengurus visa tampak keluar masuk dan terlayani. Pengunjukrasa yang terus berdatangan berdampak pada arus lalu lintas di depan gedung kedutaan ke arah Jalan Gatot Subroto macet. Antrian kendaraan yang akan melintas di jalur tersebut semakin panjang mengingat kondisi jalan di jalur lambat yang memang sempit. Salah seorang pengunjuk rasa, Haji Ucen, mengatakan bahwa GPK sebagai bagian dari rakyat Indonesia ikut merasa tersinggung atas perlakuan dua aparat kepolisian negara bagian New South Wales yang secara tidak sopan menyerahkan surat pemanggilan untuk meminta kesaksian Gubernur DKI Sutiyoso itu di pengadilan setempat. Dua polisi Australia mendatangi kamar hotel tempat Sutiyoso menginap pada Selasa(29/5) dan memaksa membuka kamar dengan menggunakan kunci utama atau master key dan kemudian meminta Sutiyoso untuk mendatangi pengadilan setempat dengan tuduhan terlibat dalam pembunuhan beberapa wartawan Australia di Timtim belasan tahun lalu. "Kami mengingatkan pemerintah Australia agar meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas sikap dan kebijakan yang telah menyinggung perasaan bangsa Indonesia itu," katanya. Ucen juga mengatakan bahwa selain di Kedubes Australia, aktivis GPK itu juga akan melakukan unjuk rasa di Deplu, Gedung DPR dan Sekretariat Negara untuk menyampaikan aspirasi yang sama. Sedangkan Sekjen BOM, Hari Usman, mengatakan penghinaan berulang kali yang dilakukan Australia kepada Indonesia telah menurunkan martabat bangsa Indonesia di mata dunia. Menurut dia, sunggguh tidak termaafkan berbagai tindakan yang telah dilakukan Australia, seperti tuduhan Indonesia sebagai sarang teroris, mendiskreditkan TNI juga pemberian suaka politik kepada 40 warga Papua. "Australia selalu ikut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia, seperti kasus pembebasan Abu Bakar Ba`asyir," kata dia. BOM, lanjut Hari, sangat serius dengan "Insiden Sydney" dan akan mendesak Pemerintah Indonesia mengakhiri hubungan dengan Pemerintah Australia dan mengajak masyarakat memboikot produk buatan Australia. "Kalau hal ini tidak dihiraukan, kami akan melakukan sweeping warga Australia agar meninggalkan Indonesia," demikian Hari. (*)
Copyright © ANTARA 2007
