Canberra (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer, mengatakan ia telah menghubungi Menlu Nur Hassan Wirajuda Rabu malam (30/5) dan pihaknya kini sedang mengumpulkan fakta guna mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, di Hotel Shangri-La Sydney 29 Mei lalu sebagai tamu Pemerintah Negara Bagian New South Wales (NSW) itu. "Dia (Gubernur Sutiyoso) menganggap (masuknya dua polisi NSW ke dalam kamarnya ketika dia sedang beristirahat dan menanyakan sekiranya dia bisa datang ke `Coronial Inquiry`-red) sebagai penghinaan, tapi apa yang sedang saya lakukan adalah pengumpulkan informasi dari departemen saya untuk mengecek fakta yang sesungguhnya ...," katanya di Canberra, Kamis. Namun, terkait dengan adanya permintaan Gubernur Sutiyoso dan berbagai kalangan di Indonesia agar ada permintaan maaf dari Pemerintah Australia, Menlu Downer mengatakan, Gubernur Sutiyoso bukanlah "tamu Pemerintah Federal, melainkan tamu Pemerintah New South Wales, sehingga akan lebih tepat jika Pemerintah NSW yang melakukan kontak dengan tamu mereka." "Tapi dari perspektif saya, pertama-tama yang saya harus lakukan adalah sisi cerita mereka untuk memastikan bahwa kita memahami benar apa yang terjadi," katanya kepada pers. Terkait dengan adanya semacam usul agar dua mantan tentara Indonesia diajukan ke pengadilan dalam kasus kejahatan perang sebagai hasil dari "Balibo Five Inquest" di Sydney dan kemudian memicu insiden diplomatik besar dengan Indonesia, Menlu Downer mengatakan ia tidak tahu apa yang akan dikatakan dan dilakukan Deputi Koroner Sydney mengenal hal ini. "Dengan semua isu ini, saya akan mengambilnya sebagaimana adanya. Saya tidak punya kontrol atas 'coronial inquiry'. Itu kan (pengadilan) koroner negara bagian. Saya tidak tahu apa yang akan Deputi Koroner katakan atau lakukan. Seandainya ada keterlibatan dengan ini semua, saya akan melewati jembatan itu," katanya. Dalam perkembangan lainnya, Kepala Pemerintah NSW Morris Iemma menolak meminta maaf terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dari dua anggota polisi NSW yang memasuki kamar hotelnya 29 Mei lalu untuk menyerahkan surat pemanggilan pengadilan "Coroner Inquest Balibo Five 1975" itu. Kepastian tentang sikap Premier NSW Morris Iemma itu disampaikan stasiun televisi Channel 7 Australia dalam "breaking news"-nya Kamis pagi. Channel 7 menyebutkan Premier Iemma menolak meminta maaf atas insiden yang dianggap Gubernur Sutiyoso sebagai pelecehan terhadap dirinya selaku tamu pemerintah NSW itu karena Iemma menganggap kedua polisi itu hanya ingin menyerahkan surat saja. Terkait dengan masalah penyampaian surat pemanggilan terhadap Gubernur Sutiyoso untuk memberikan kesaksian di pengadilan koroner kasus tewasnya lima wartawan Australia di Balibo, Timor Timur, tahun 1975 yang kemudian dikenal dengan istilah "Balibo Five", Deputi Koroner NSW Dorelle Pinch mengaku bahwa dia memang memanfaatkan kedatangan Sutiyoso ke Sydney itu. Surat kabar "The Australian" menyebutkan Pinch mengirim dua polisi itu untuk menyampaikan surat pemanggilan kepada Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso setelah tahu Sutiyoso sedang berkunjung ke Sydney atas undangan Premier Morris Iemma. Hal itu dilakukan karena "sangat kecilnya peluang buat saya untuk memastikan kehadirannya (Sutiyoso)", kata Pinch seperti dikutip The Australian. Sementara itu, Jurubicara KBRI Canberra, Dino Kusnadi, kepada ANTARA mengatakan pihaknya hingga Kamis Pukul 10.30 waktu Canberra belum menerima tanggapan resmi dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) atas surat KBRI yang dikirim Rabu. (*)

Copyright © ANTARA 2007