Buat izin perumahan hanya hitungan jam, hebat itu Gubernur Sulawesi Selatan, jangan piala terus, Sulsel sudah kebanyakan piala. Kasih itu Gubernur program PU atau program BUMN di Sulsel, program-programnya besar karena hebat."

Makassar (ANTARA News) - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo merupakan gubernur yang hebat dan berprestasi sehingga layak memperoleh penghargaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kementerian PUPR memberikan penghargaan kepada Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo karena memberikan kemudahan perizinan pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sulawesi Selatan dinilai sebagai satu dari tiga provinsi terbaik.

"Buat izin perumahan hanya hitungan jam, hebat itu Gubernur Sulawesi Selatan, jangan piala terus, Sulsel sudah kebanyakan piala. Kasih itu Gubernur program PU atau program BUMN di Sulsel, program-programnya besar karena hebat," sebut Presiden Jokowi dalam rilis yang diterima di Makassar, Jumat.

Penghargaan diserahkan langsung Presiden RI Joko Widodo di Gedung Jakarta Convention Centre Jakarta, hari ini dalam rangkaian kegiatan Properti EXPO 2017.

Presiden Jokowi mengapresiasi pemerintah daerah yang telah memberi kemudahan bagi pengembang untuk membangun rumah, termasuk Sulsel.

Jokowi meminta kepada seluruh gubernur dan bupati/walikota yang mendapat penghargaan segera membuat dan mengajukan proposal.

Secara khusus, orang nomor satu di Indonesia itu menyampaikan kepada Menteri PUPR dan menteri lainnya yang hadir untuk tidak sekedar memberi piala dan sertifikat kepada peraih penghargaan, melainkan memberi hadiah dalam bentuk konkrit berupa hadiah program atau proyek infrastruktur yang sangat diperlukan oleh masyarakat.

Presiden menganggap kuno pemerintah daerah yang mengelola perizinan dalam waktu yang lama.

Masalah tanah yang banyak terjadi juga diminta harus segera diselesaikan. Presiden berharap segera dibentuk bank tanah di setiap daerah.

Bank tanah merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah beberapa waktu lalu. Adapun melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dapat menjadikan tanah atau lahan yang selama ini terlantar atau tidak bertuan menjadi milik pemerintah. Lahan ini akan dijadikan sebagai bank tanah (land bank).

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKP2) Sulsel, Andi Bakti Haruni, mengungkapkan, penghargaan yang diperoleh karena upaya Pemprov Sulsel mendukung daerah dalam memberikan kemudahan mengurus perijinan perumahan. Khususnya rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin.

"Tahun ini, target 15 ribu rumah MBR akan dibangun dan tidak hanya kemudahan perizinan, ada kemudahan lain yang diberikan berupa bantuan konstruksi, pemasaran dan lain-lain," katanya.

Pewarta: Abd Kadir
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017