Jakarta (ANTARA News) - Berbagai kalangan meminta pemerintah Australia meminta maaf terkait insiden masuknya dua polisi negara bagian New South Wales ke kamar hotel Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso pada hari Selasa sore (29/5) untuk menyampaikan surat pemanggilan sidang kasus terbunuhnya lima wartawan Australia di Balibo 1975. Tuntutan permintaan maaf antara lain mengalir MPR, DPR serta beberapa komponen masyarakat, di Jakarta, Rabu. Wakil Ketua MPR AM Fatwa menyatakan, tindakan polisi Australia sangat berlebihan dan sangat tidak etis serta tidak sopan yang dapat mempermalukan Sutiyoso sebagai tamu negara. Yang juga patut disesalkan adalah Negara Bagian New South Wales sebagai negara pengundang ternyata tidak dapat memberi pengamanan fisik maupun non fisik yang baik terhadap tamu negaranya. "Layak kiranya dengan insiden tersebut pemerintah Australia atau Negara Bagian New South Wales minta maaf atas kejadian tersebut," katanya. Hal serupa juga disampikan Ketua DPR Agung Laksono. Agung mengatakan tindakan tersebut mengganggu hubungan kedua negara. Selama ini Australia juga sering memandang sebelah mata dan tidak memperhitungkan Indonesia. Padahal sebagai tetangga, kedua negara harus saling menjaga hubungan baik. Agung menilai tepat bila pemerintah Indonesia mengajukan nota protes kepada Australia. "Australia harus meminta maaf secara terbuka kepada Indoensia," kata Agung. Agung menyatakan, jika tidak diprotes secara keras, DPR akan melakukan protes dan kecamannya langsung kepada pemerntah Australia. Jurubicara Kepresidenan Dino Patti Djalal mengatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia sangat terkejut dan tidak dapat menerima kejadian yang menimpa Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso di Sydney, Australia. Dino di kantornya di Bina Graha, Jakarta, Rabu malam, mengatakan, "Kita lega bahwa Gubernur Sutiyoso sudah kembali ke tanah air dan dia mendapat dukungan dari kalangan KBRI Canberra dan Konjen di Sydney saat mendapatkan masalah di Sydney itu." Sementara itu sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi demonstrasi di depan kedutaan besar Australia di kawasan Kuningan Jakarta memprotes perlakuan yang diterima Gubernur DKI Jakarta tersebut. "Kami mengecam keras tindakan yang dilakukan pemerintah Australia. Kami menuntut permintaan maaf dari pemerintah Australia," kata koordinator Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jakarta Aries Pratama.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
