Pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama

Jakarta (Antara) -- Pemerintah terus berkomitmen mengatasi kemiskinan di masyarakat. Hal ini pun perlu peran aktif dari berbagai pihak, seperti swasta, LSM, dan akademisi karena kemiskinan dan ketimpangan adalah permasalahan bersama.

Hal ini disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam pidato penutupnya di acara Indonesia Development Forum (IDF) 2017, di Jakarta, Kamis (10/08).

Pemerintah, lanjut Bambang, berfokus untuk memperbaiki taraf hidup 40 persen penduduk terbawah dalam struktur ekonomi. "Sejauh ini, Indonesia sudah baik polanya dalam mengurangi kemiskinan, tetapi belum cukup agresif. Tentu banyak area yang harus diperbaiki," ujar Bambang.

Salah satu upaya pemerintah untuk merealisasikan hal ini adalah dengan menyusun Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan diharapkan dapat turun menjadi 7-8 persen dari angka baseline 11,22 persen di tahun 2015.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari IDF 2017, tambah Bambang, akan disusun policy paper, mengenai strategi untuk menurunkan ketimpangan di Indonesia. Policy paper tersebut nantinya akan dibawa dalam Rapat Terbatas dengan mengajak pemerintah daerah untuk memberikan komitmen bersama.

"Hal tersebut menunjukkan IDF merupakan salah satu platform komunikasi yang akan dilakukan setiap tahunnya dalam memperkuat sistem perencanaan pembangunan," pungkas Bambang.