Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Republik Indonesia (RI) masih menunggu jawaban secara resmi dari pemerintah Australia atas insiden penyerahan surat terkait kasus "Balibo Lima" kepada Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, saat berkunjung ke Sydney, Australia, Kata Juru Bicara Kepresidenan, Dino Patti Djalal. Hal itu dikemukakan Dino di Bina Graha, Jakarta, Rabu malam, terkait peristiwa polisi Australia mendatangi hotel tempat Sutiyoso menginap, dan memintanya untuk memberikan keterangan sehubungan penyidikan di negara bagian New South Wales terkait peristiwa tewasnya lima wartawan Australia di Balibo, Timor Timur (Timtim), lebih dari 30 tahun lalu. "Surat diplomatik sudah disampaikan, dan mereka menerima, tapi menurut Dubes RI di Canberra masih belum ada jawaban dari Pemerintah Australia secara resmi. Jadi, kita masih menunggu jawaban dari surat diplomatik itu," katanya. Menurut Dino, sekalipun apa yang dilakukan oleh aparat hukum di suatu negara bagian bukan tindakan pemerintah pusat, namun surat protes ditujukan kepada pemerintah pusat. "Kita bedakan kebijakan pemerintah pusat Australia dan tindakan aparat hukum di suatu negara bagian. Tapi, kita minta penjelasan ke Pemerintah Australia mengapa ini bisa terjadi. Memang saat ini ada upaya untuk menghidupkan kembali kasus Balibo Lima di Australia," katanya. Namun, lanjut dia, selama ini posisi Pemerintah Australia memandang hal itu sebagai proses hukum lokal yang tidak punya yuridiksi terhadap orang-orang di luar wilayah hukum mereka, terutama Warga Negara Indonesia (WNI). Dino tidak menampik jika kejadian itu memicu perasaan tidak enak di antara kedua negara. Oleh karena itu, Pemerintah RI menantikan jawaban Pemerintah Australia. Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah RI berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi kepada WNI di Australia, di mana polisi Australia tiba-tiba masuk ke kamar hotel dan meminta keterangan, padahal maksud kedatangan WNI bersangkutan tidak ada hubungannya dengan hal yang dipersoalkan, apalagi menyangkut tamu resmi Pemerintah Australia. "Yang jelas, kita mengakui, mereka tidak punya yuridiksi pada WNI. Jadi, yuridiksi mereka hanya pada jangkauan lokal. Jadi, apa yang mereka lakukan pada Gubernur Sutiyoso tidak layak," katanya. Menurut Dino, pihak yang paling perlu menyatakan maaf adalah pihak pengundang kepada Gubernur Sutiyoso. Saat ditanya pers mengenai kemungkinan adanya unsur kesengajaan dalam peristiwa itu, karena kedatangan Gubernur Sutiyoso bersamaan dengan dimulainya kasus Balibo Lima, Dino mengatakan, pihak yang paling tepat menjawab pertanyaan itu adalah pemerintah negara bagian di Australia itu. "Mungkin yang bisa menjawab adalah pemerintah daerah di Australia yang mengundang Sutiyoso. Ini adalah salah satu poin yang kita minta penjelasan apakah ada kesengajaan, konspirasi atau hanya kebetulan. Ini perlu kita lihat lebih lanjut, tapi yang jelas ini merupakan suatu keteledoran luar biasa dari pengundang," katanya. Ia menambahkan, "Paling tidak, karena mereka mengundang secara resmi pejabat pemerintah negara sahabat, dan Gubernur Sutioyoso menerima perlakukan seperti itu, saya kira jelas tidak layak dan tidak dapat diterima harus ada penjelasan yang baku dan konkrit dari pihak pengundang di Australia." (*)

Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007