Menkominfo: Permen OTT berikan pelayanan kepada pelanggan

Jadi misal Spotify mau masuk bisa diwakili oleh Indosat, kalau ada apa-apa datang saja ke Indosat. Kedua, hak kewajibannya diwakili juga oleh Indosat. Ketiga, pajaknya juga yang bayar Indosat, atas nama Spotify."

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan rancangan Peraturan Menteri mengenai penyedia layanan Over-The-Top (OTT) akan memberikan pelayanan yang memadai bagi para pengguna internet.

"Kebijakan OTT ini akan mengaddress tiga hal, yang pertama adalah untuk pelayanan pelanggan," kata Rudiantara di Jakarta, Rabu.

Rudiantara mengatakan bentuk pelayanan tersebut adalah dengan mewajibkan kehadiran penyedia layanan asing berbasis teknologi informasi di Indonesia dalam bentuk fisik.

"Yang penting ada presensi (kehadiran), mereka harus membuat perusahaan disini, sehingga bisa memberikan kesempatan bagi orang-orang kalau mau melakukan complaint," katanya.

Ia menjelaskan kehadiran penyedia layanan tersebut bisa diwakilkan oleh operator selular nasional, apabila belum mau membuka kantor cabang dalam waktu dekat.

"Bisa diwakili oleh operator seluler, karena mereka mengatakan kalau bikin kantor disini belum tahu pasarnya sebesar apa," kata Rudiantara.

Hal kedua yang akan menjadi inti dari penerbitan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai operasional perusahaan digital di Indonesia adalah mengenai kewajiban hukum.

Sedangkan, hal ketiga adalah mengenai isu fiskal terkait pungutan pajak yang akan dikenakan, apabila diketahui perusahaan itu mendapatkan keuntungan dari kegiatan ekonomi di Indonesia.

"Jadi misal Spotify mau masuk bisa diwakili oleh Indosat, kalau ada apa-apa datang saja ke Indosat. Kedua, hak kewajibannya diwakili juga oleh Indosat. Ketiga, pajaknya juga yang bayar Indosat, atas nama Spotify," ujar Rudiantara.

Rudiantara mengakui tiga hal ini merupakan skema yang telah beradaptasi dengan zaman karena model bisnis perusahaan saat ini sudah berubah dan dunia ekonomi digital berkembang pesat.

"Kita tidak boleh kaku, karena bisnis model sekarang sudah berubah dan terjadi dinamika. Kita harus adaptif terhadap perubahan," katanya.

Rudiantara menjanjikan penerbitan Peraturan Menteri yang telah menjalani uji publik ini secepatnya dalam waktu dekat atau paling lambat sebelum akhir 2017.

(Baca: Menkominfo target Palapa Ring Barat selesai akhir tahun ini)