DPR: patokan anggaran untuk kejaksaan harus berbeda

Ambon (ANTARA News) - Wakil Ketua komisi III DPR RI Desmon Mahesa mengatakan, kebijakan mematok anggaran untuk kejaksaan yang di Pulau Jawa dengan daerah lain yang wilayahnya secara geograis terdiri dari pulau-pulau seperti Maluku haruslah berbeda.

"Kedepan Komisi III harus membicarakan masalah ini dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan untuk membahas serius karena tidak bisa disamaratakan pengambilan keputusan anggaran antara jaksa di daratan dan kepulauan," kata Desmon Mahesa di Ambon, Selasa.

Penjelasan Desmon Mahesa selaku ketua tim Komisi III DPR RI disampaikan usai melakukan pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Manumpak Pane, Wakajati Eryl Agoes, para asisten serta kajari dan kacab jari se-Maluku.

Bila mempertimbangkan kondisi geografis kepulauan, maka terkait kebijakan penganggaran dan biaya sebenarnya sangat minim.

"Itu yang komisi hari ini meminta catatan luas wilayah dan transportasi laut yang terbatas sementara kebijakan anggaran yang dipatok oleh Kejagung sama antara Pulau Jawa dengan Maluku," ujarnya.

Soal sarana pendukung, kata Desmon Mahesa, ada pembicaraan soal tanah-tanah yang telah dihibahkan pemerintah kabupaten/kota rencana untuk membangung gedung kantor kejaksan negeri yang baru.

"Komisi III akan bicara pada saat pembahasan anggaran dengan Jaksa Agung Muda Pembinaan terkait hal-hal mendetail karena anggaran negara juga jadi masalah. Kita ingin memperbaiki citra jaksa yang hari ini karena oknum tertentu yang tidak beres dan tentunya kita harap kontrol yang lebih dari kejati," tandas Desmon Mahesa.

Soal pembentukan detasemen khusus (Densus) anti korupsi di Kejaksaan ini adalah bagian dari agenda Komisi III untuk rapat dengan Jaksa Agung agar semua terkontrol.

Komisi mendorong perlu ada Densus Tipikor di polisi dan jaksa, karena hari ini 15 tahun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), indeks korupsi negeri ini juga tidak mengalami penurunan.

"Blue print untuk negara journal coruption juga tidak terukur dengan baik makanya niat komisi membantu kekurangan-kekurangan KPK dalam rangka pemberantasan korupsi, jadi inilah harapan kami tentunya tidak akan tumpang tindih," katanya.

Untuk Maluku, Komisi mendiskusikan hubungan antara kejaksaan dengan pemerintah daerah setempat karena sifatnya kalau dikaitkan dengan pemerintahan yang benar-benar, harusnya ada koordinasi dengan baik agar mereka tidak terkena pidana.

(T.D008/H005)