Nasib pernikahan sesama jenis di Australia ditentukan akhir tahun ini

Canberra (ANTARA News) - Warga Australia akan melakukan pemungutan suara pada 25 November 2017 untuk menentukan masa depan legalitas perkawinan sesama jenis di negara tersebut, kata Perdana Menteri Malcolm Turnbull.

Setelah dua partai besar berdebat selama berminggu-minggu mengenai cara terbaik memutuskan masalah itu, pemerintah akhirnya mengumumkan plebisit atau pemungutan suara publik yang akan dilakukan akhir tahun, di mana, RUU plebisit akan diperkenalkan ke Senat akhir pekan ini.

Saat mengumumkan plebisit di Canberra pada Selasa, Turnbull mengatakan jika Senat menolak kebijakan partainya, maka masalahnya akan diputuskan oleh pemungutan suara non-wajib pada September dan Oktober.

"Yang penting adalah setiap orang Australia mendapatkan suara mereka," katanya, seperti dilansir dari laman Xinhua.

Saat ditanya opsi mana yang akan dipilihnya dalam pemungutan suara itu, Turnbull mengatakan semua orang berhak menikah, dan dia akan mendorong orang lain untuk memilih seperti pandangannya itu dalam pemilihan tersebut.

"Saya percaya bahwa hubungan, pernikahan, harus tersedia bagi orang-orang seperti (saya dan istri saya), orang-orang dari jenis kelamin berbeda dan sama," kata Turnbull.

"Orang lain memiliki pandangan yang berbeda mengenai isu mendasar tersebut dan saya menghormati pandangan mereka dan berhak mendapatkannya.

"Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, saya akan memilih ya, dan saya akan mendorong orang lain untuk melakukannya," kata dia.

Turnbull juga menepis kritik mengenai metode plebisit yang diperkirakan menghabiskan biaya lebih dari 120 juta dolar Australia.

"Ada argumen menolak plebisit, saya mengerti itu. Tapi argumen terlemahnya adalah orang-orang Australia tidak dapat berdiskusi penuh mengenai topik ini," ujarnya.

Terlepas dari apa yang tampaknya menjadi langkah maju dalam debat perkawinan sesama jenis, Partai Buruh oposisi telah mengecam langkah tersebut, yang menyatakan pemerintah terlalu lemah untuk mengizinkan pemungutan suara bebas di Parlemen.

"Kami telah mengatakan bahwa cara terbaik, termurah dan tercepat untuk menyelesaikan ini adalah pemungutan suara di Parlemen," kata Wakil Pemimpin Oposisi Tanya Plibersek.